Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Katayu, Damianus
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Disinformasi Digital dan Integritas Pemilu di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Pemilihan Lokal di Merauke Katayu, Damianus
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vdgp5h93

Abstract

This study aims to explore the dynamics of digital disinformation at each stage of the local elections in Merauke and analyze its implications for the integrity of the democratic process in the border region. A qualitative approach with an exploratory case study strategy was used to deeply understand the phenomenon of disinformation in a complex geographic, social, and political context. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), document studies, and online observations on social media platforms such as Facebook and WhatsApp. The analysis was carried out thematically with triangulation of data sources to ensure the validity of the findings. The results of the study show that digital disinformation in Merauke has distinctive characteristics in the form of narratives based on ethnicity, religion, and border issues. Disinformation is spread through local community networks and social media, with the main actors being political sympathizers, campaign teams, and anonymous accounts across regions. This disinformation has a real impact on the integrity of the election, including triggering political polarization, increasing reports of violations, and hampering the campaign process and logistics distribution. This study contributes to the literature on election disinformation in border regions and recommends strengthening digital literacy, the role of local figures, and collaboration between institutions to mitigate disinformation. Further studies are recommended to develop community-based intervention models with adaptive technology support.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Layanan Publik: Studi Pengabdian di Kelapa Lima, Merauke Katayu, Damianus; Fonataba, Josafat
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): JULI-AGUSTUS
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/jmxx9r46

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur kampung dalam tata kelola administrasi publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama di wilayah perbatasan seperti Kampung Kelapa Lima, Merauke. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi melalui pelatihan teknis, pendampingan langsung, dan penerapan sistem informasi digital sederhana yang disesuaikan dengan konteks lokal. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dan kolaboratif, diawali dengan pemetaan kebutuhan, dilanjutkan dengan penyusunan modul, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi berkala. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan aparatur dalam menyusun dokumen administrasi, tata naskah dinas, dan laporan kegiatan. Selain itu, telah berhasil diimplementasikan sistem informasi administrasi berbasis spreadsheet yang memungkinkan pencatatan surat menyurat, data penduduk, dan agenda kegiatan secara lebih terstruktur. Evaluasi melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan administratif. Masyarakat juga mulai terlibat aktif dalam forum kampung, menandai tumbuhnya kesadaran akan transparansi dan akuntabilitas publik. Tantangan seperti keterbatasan perangkat dan literasi digital tetap ada, namun dapat diatasi melalui pendekatan berkelanjutan dan dukungan lintas sektor. Pengalaman ini menunjukkan bahwa model pengabdian yang berbasis kebutuhan lokal dan praktik langsung dapat direplikasi sebagai strategi penguatan administrasi publik di kampung-kampung perbatasan lainnya
Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Komunitas Adat dalam Proses Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan: Studi Empiris di Merauke Katayu, Damianus
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2025): OKTOBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/t7768q55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat dalam proses kebijakan publik di Kabupaten Merauke, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas adat dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan dinamika interaksi antara masyarakat adat, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah di tiga desa perbatasan, yakni Kampung Sota, Kampung Okaba, dan Kampung Wasur. Subjek penelitian terdiri dari 30 informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk anggota komunitas adat, tokoh masyarakat, dan pejabat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan koding tematik dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran politik, pengetahuan hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses informasi, dan kebijakan yang responsif. Komunitas adat berperan penting dalam memberikan masukan, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan kebijakan lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adat merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan di wilayah perbatasan seperti Merauke
Penguatan Kapasitas Komunitas Adat dalam Hak Kepemilikan Tanah dan Tata Kelola Publik melalui Advokasi Edukasi Rikardus, Everistus; Pecamuya, Robertus; Katayu, Damianus; Hombore, Esau
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-FEBRUARI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/h9smce58

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian komunitas adat dalam memahami serta memperjuangkan haknya dalam tata kelola publik, dengan fokus pada peningkatan literasi kebijakan publik, penguatan kesadaran hukum atas hak kepemilikan tanah, serta dorongan partisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama melalui tahapan identifikasi kebutuhan, observasi lapangan, wawancara, dan Focus Group Discussion untuk memetakan permasalahan secara kontekstual. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi kebijakan melalui workshop interaktif, penyuluhan hukum sederhana, serta penyediaan media informasi visual yang mudah dipahami. Tahap berikutnya berupa pendampingan advokasi dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan administrasi dasar, simulasi dialog publik, dan penyusunan dokumen aspirasi komunitas. Monitoring dan evaluasi partisipatif dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman, kemampuan administrasi, serta intensitas partisipasi masyarakat dalam forum pemerintahan lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum, terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, serta penguatan struktur komunitas adat. Meskipun terdapat keterbatasan waktu dan variasi tingkat pemahaman awal peserta, program ini memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik serta berpotensi direplikasi secara berkelanjutan di wilayah dengan karakteristik serupa.
Co-Authors Fonataba, Josafat Hombore, Esau Pecamuya, Robertus Rikardus, Everistus