Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Artemis Law Journal Petitum Law Journal
Wilhelmus, Bhisa V
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang Ratu Rodi, Yunita Adiningsih; Wilhelmus, Bhisa V; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13452

Abstract

In the era of globalization and technological advancements, social media has become a crucial platform in the daily lives of the public. However, the use of social media also comes with consequences related to criminal acts, such as defamation. This research examines the law enforcement against defamation crimes through social media in Kupang City, as exemplified by the case of Stefanus Jefons, also known as Kang Asep, a resident of Kupang City who became a suspect in a defamation case involving electronic media. This study employs a juridical empirical approach and seeks to answer two research questions: (1) What is the law enforcement process against perpetrators of defamation crimes through social media? (2) What are the factors that hinder the resolution of defamation crimes through social media? The research findings reveal that the law enforcement process involves investigations and inquiries conducted by the police, prosecutions carried out by the public prosecutor, and examinations in court sessions. However, law enforcement faces several challenges, including delays in reporting and investigation, insufficient investigative personnel, poor internet signal strength, and the reluctance of the public to provide testimonies as witnesses. Despite these obstacles, the Information and Electronic Transactions (ITE) law clearly defines defamation as a criminal offense. The proposed recommendations include enhancing coordination and communication among various stakeholders involved in law enforcement, increasing the number of investigative personnel, improving infrastructure and facilities, raising public awareness about legal procedures, and providing adequate protection for witnesses who provide testimonies. Through these actions, law enforcement against defamation crimes through social media can be strengthened.
Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/pid.sus-tpk/2021/pn.kupang) Matutina, Cicilia Adityani; Wilhelmus, Bhisa V; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13686

Abstract

This research aims to find out whether giving false information in a pre-trial hearing is a violation of 22 of the Corruption Crime Law and giving false information in a pre-trial hearing without a judge's determination and an official report on suspicion of giving false information. To answer the objectives of this research, we use normative research methods or library legal research, namely the methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials. The results of this research show that the witness did not violate Article 22 of the Corruption Crime Law regarding false testimony before the trial because there was no valid evidence to ensnare the witness in the trial which was proven, where in this case the prosecutor accused the witness before the trial with false testimony without showing valid evidence in the trial and also the detention of Ali Antonius SH, MH was considered wrong because Ali Antonius exercised his rights as an advocate which is regulated in article 1 point 1 of Law number 18 of 2003 concerning Advocates which was strengthened by a court decision where Ali Antonius SH, MH, Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje were declared free. The allegation of providing false information in a pretrial hearing in this case must go through a trial procedure where the process must go through a judge's determination and a report on the alleged giving of false information because the prosecutor carried out the detention without procedures in the pretrial and did not go through the professional code of ethics for advocates.
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Sekitar Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Liufeto, Margaritha; Pello, Jimmy; Wilhelmus, Bhisa V
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15072

Abstract

Sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi bumi, air ruang dan kekayaan yang terkadung didalamnya, seperti bahan tambang. Di Indonesia usaha pertambangan tersebar hampir diseluruh wilayah yang bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan/ pemurnian dan pengangkatan mineral tambang. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satunya tambang batu warna yang terletak di Pesisir Pantai Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Aktivitas tambang batu warna merupakan mata pencaharian masyarakat setempat yang turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari itu juga menyebabkan adanya pengrusakkan lingkungan. Secara yuridis kegiatan pertambangan diatur dalam Undang –Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 35 Undang –Undang Minerba menjelaskan bahwasannya setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha. Pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang menambang tanpa izin. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan penambangan batu warna secara illegal di Pesisir Pantai Kolbano. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum Empiris (Empirical Legal Research) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih lemah dikarenakan masih adanya masyarakat yang menambang tanpa izin. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan batu warna di Pesisir Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan kurangnya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 160/PID.SUS/2018/PN.KPG). Carvallo, Gloria; Wilhelmus, Bhisa V; Manuain, Orpa G
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15073

Abstract

Perdagangan orang merupakan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi manfaat kepada posisi rentan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk dieksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi di dalam maupun luar negeri. Perdagangan orang di saat ini lebih mengarah kepada perempuan dan anak yang mengakibatkan korban merasakan penderitaan psikis maupun fisik. Para pelaku perdagangan orang dalam praktiknya masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pengadilan dengan nomor perkara 160/PID.SUS/2018/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersumber dari : (a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan yang paling utama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, (b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, (c) Bahan Hukum Tersier, diperoleh dari kamus hukum dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dihukum dengan hukuman yang rendah jika dilihat dari kesaksian yang diberikan oleh para saksi dan pelaku yang dituntut atas kasus yang sama dengan terdakwa PT sehingga menurut penulis hal ini tidak membuat efek jera dan tujuan dari pemidanaan itu tidak tercapai. Simpulan dari skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pengadilan nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg secara yuridis, hakim menilai bahwa putusan tersebut telah tepat tetapi jika diteliti maka hal tersebut sangat rendah menurut penulis. Secara filosofis, hukuman yang dijatuhkan sudah teapt dan adil tetapi penulis hal tersebut belum terlaksa sehingga tidak terciptanya nilai kebenaran dan keadilan. Secara sosilogis, dalam menjatuhkan hukuman perlu untuk jera para pelaku sehingga masyarakat setempat tidak melakukan hal yang serupa.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KABUPATEN KUPANG YANG MEMILIH JALUR ILEGAL UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI Putry, Zafira Amalia; Wilhelmus, Bhisa V; Djara Dima, Adrianus
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.20731

Abstract

This research aims to analyze the factors that cause Indonesian Migrant Workers (PMI) in Kupang Regency to choose illegal routes to work abroad, the impacts experienced by illegal PMI if they become victims abroad, as well as countermeasures taken by the government to prevent PMI from choosing illegal routes. The research method used is empirical juridical with a case and conceptual approach. Data was collected through interviews, observation and document study. The research results show that the main factors for PMI choosing the illegal route are the faster and easier departure process, as well as their low level of education which makes them vulnerable to the persuasion of brokers. Illegal PMI do not receive the legal, economic, social and health protection that should be their right. The impacts experienced include violence, exploitation and lack of guarantees of safety. Mitigation efforts carried out by the government include promoting safe migration, collaborating with religious and community institutions, as well as increasing supervision and legal protection. The conclusion of this research is the importance of increasing public awareness about the risks of working through illegal channels and the need to improve the government's system of protecting and placing PMI. The advice given is for PMI candidates to ensure registration through legal channels to get proper protection.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KARYAWAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI PERUSAHAAN PT. ANEKA NIAGA DI KOTA KUPANG Nenobais, Yosefina Sarlin; Wilhelmus, Bhisa V; Fanggi, Rosalind A
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.20818

Abstract

This research discusses criminal responsibility and the application of legal sanctions against an employee of PT Aneka Niaga in Kupang City who was involved in the criminal act of embezzling company funds. This case involves AAF, an employee authorized to collect payments from customers in Rote and Sabu Districts, who misused funds amounting to IDR 135,568,090 for personal interests, including online gambling. This research uses empirical juridical methods with an empirical legal approach, analyzing legal provisions in Articles 372-376 of the Criminal Code (KUHP), Law no. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law no. 13 of 2013 concerning Employment. The findings show that the perpetrator fulfills the elements of embezzlement in a position of trust as regulated in Article 374 of the Criminal Code, which includes the existence of the perpetrator, the ability to be held accountable, malicious intent, and no justification. Although the perpetrator was also involved in online gambling, the judge decided to impose a sentence based on the embezzlement charge, imposing a prison sentence of 2 years and 6 months, while considering online gambling as an aggravating factor. This research concludes that law enforcement needs to be increased more firmly and proportionally to create a deterrent effect, and companies must strengthen internal supervision to prevent abuse of authority by employees.
PENYELESAIAN PERKARA PERUSAKAN TEMPAT RITUAL ADAT SUKU TAIBOKO DESA LETMAFO TIMUR MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT Usfinit, Theresia Remeiliana; Wilhelmus, Bhisa V; Manuain, Orpa G
Petitum Law Journal Vol 3 No 1 (2025): Petitum Law Journal Volume 3, Nomor 1, November 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v3i1.21170

Abstract

This research examines the resolution of a dispute involving the destruction of a customary ritual site belonging to the Taiboko Tribe in East Letmafo Village through mechanisms of customary law. Employing a juridical-empirical approach and qualitative research methods, the study focuses on direct observation and comprehension of customary legal practices within the Taiboko community. The findings reveal the pivotal role of customary law in resolving indigenous community disputes, facilitated by familial-style deliberations and consensus involving tribal and community leaders, as well as police involvement. The achieved settlement includes significant customary fines, encompassing monetary compensation, sacrificial animals, rice, and local beverages, alongside provisions for replacing the damaged tree. This resolution underscores the severity of the customary violation and aims to restore communal harmony. The research affirms the continued relevance of customary law in modern dispute resolution and highlights the importance of state recognition of Indonesia's diverse legal systems.
Co-Authors Carvallo, Gloria Djara Dima, Adrianus Fanggi, Rosalind A Heryanto Amalo Liufeto, Margaritha Manuain, Orpa G Matutina, Cicilia Adityani Nenobais, Yosefina Sarlin Pello, Jimmy Putry, Zafira Amalia Ratu Rodi, Yunita Adiningsih Usfinit, Theresia Remeiliana