Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas oleh anak yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia : (Studi Kasus Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt) Koten, Michael; Manuain, Orpa G; Kian, Darius A
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3786

Penelitihan ini bertujuan untuk menganalisis peranan diversi pada kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. penerapan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Untuk mengidentifikasi permasalaan dalam penelitian tersebut peneliti mengunakan jenis hukum normatif dengan fokus mengkaji Putusan Pengadilan Nomor: 74/Pid.Sus./2015/PN Lrt tentang tinjauan yuridis terhadap kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakiatkan orang lain meniggal dunia. Penekatan yang dilakukan penelitian ini yaitu pendekataan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus dimana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan putusan yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari segi yuridis dan non-yuridis (2) Proses diversi yang tidak ditempuh dalam perkara nomor 74/Pid.Sus/2015/ PN Lrt karena pada saat proses peyelidikan dan penuntutan belum adanya permohonan maaf dari keluarga korban. Korban baru memaafkan pada saat proses persidangan.

PENEGAKAN HUKUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG (Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg) Neno, Mario; Manuain, Orpa G; Amalo, Heryanto
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13332

Manusia merupakan mahkluk hidup dengan daya pikir yang sangat baik. Terlepas dari itu manusia sendiri memiliki batasan-batasan dalam melakukan maupun menciptakan sesuatu. Batasan-batasan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendirisebagai alat kontrol atas segala yang hendak dilakukan oleh manusia, dimana alat kontrol tersebut berfungsi mengatur apayang boleh dilakukan atau kebebasan danapa yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Hukum sendiri berfungsi mengatur seluru aspek kehidupan dari hukum yang mengatur dunia atau hukum internasional, hingga sampai pada hukum negara. Dimana hukum yang diterapkan negara adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat negara yang termaksud. Hukum telah mengatur dan memberikan tuntutan yang besar terhadap siapa saja yang melanggarnya. Kendati demikian walaupun hukum memberikan sanksi yang cukup berat, kasus kekerasan masih saja sering terjadi.Bahkan dalam kasus kekerasan yang sering terjadi, ada kasus yang terjadi bukan dilakukan oleh pihak yang tidak saling kenal, ada juga kasus yang melibatkan pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1.Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? 2.Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana penulis memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses penegakan hukum yang terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan/penyidikan, tahap penuntutan, tahap putusan pengadilan atau eksekusi. (2) Dasar pertimbangan hakim yang di jatuhkan kepada pelaku yaitu mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Sarandari penulis yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan lebih tegas kepada para pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera , sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan dikemudian hari.

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Illegallogging) Serta Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Malaka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua Manek, Ordianus; Pello, Jimmy; Manuain, Orpa G
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13614

Illegal logging is a criminal act that occurs in the forestry sector which has become a national and international issue. Illegal logging is included in a special criminal offense. The legal basis governing the criminal act of illegal logging is Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem in this study: (1) What are the obstacles faced by law enforcement in enforcing the law against perpetrators (illegal logging) in Malacca Regency?, (2) What is the impact of regulating the function of the Civil Service Police on public order? This research is an empirical legal research that is descriptive. Research location in Upt. Malacca District Forest Management Unit, Malacca Regency Resort Police and Atambua District Court Class 1 B Belu Regency. Management The type of data used includes primary data and secondary data. The data collection techniques used include interviews and literature research in the form of books, laws and regulations, documents, and so on. Data analysis uses qualitative analysis with interactive models. There are also factors that become obstacles to law enforcement against illegal logging crimes, according to Soerjono Soekanto, that the effectiveness or failure of law enforcement is determined by five factors, namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors (parties who form or implement the law), factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors. The results of research in this thesis show that obstacles in law enforcement against illegal logging crimes are minimal legal awareness, inadequate supporting facilities or facilities, insufficient operational costs, no forest police personnel, forestry civil servant investigators. The efforts made by law enforcement are preemptive, preventive and repressive efforts. By cracking down on reports from the public. The researchers' suggestions for the results of this research need to increase legal counseling to the community, procurement of supporting facilities, submitting applications for forest rangers and civil servant investigators, conducting routine joint operations in forest areas, and law enforcement commitment.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota Alzuhri, Firda Khairinisa; Manuain, Orpa G; Kian, Darius A
Artemis Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Artemis Law Journal Vol.1, No.1, November 2023
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i1.13735

Indonesia is a state based on law, which means that all actions and patterns of behavior of every citizen must be in accordance with the norms and provisions regulated by the state. One form of crime that is very detrimental and disturbing to society is the crime of sexual intercourse of child victims. In the last 4 years there have been 17 cases of criminal acts of child victimization committed by the closest person in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police and among them were committed by stepfathers. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? (2) How are the efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? This research is a study that uses criminological studies that discuss the science that studies the causes of crime, the concepts used to explain why crime occurs. (1) the factors causing the crime of intercourse by stepfather against children are external factors and internal factors. (2) efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children are pre-emtif efforts, preventive efforts and repressive efforts. Based on the results of this study, it can be seen: the factors causing the crime of sexual intercourse by a stepfather against a child victim with Decision No. 200/Pid.Sus/2021PN kpg in 2021 are the psychological condition of the perpetrator who cannot control his sexual appetite properly and the condition of the perpetrator's biological needs for sex that are not fulfilled. Misuse of technology, the environment and alcoholic beverages, Countermeasures carried out by the Police in overcoming cases of criminal acts of intercourse committed by stepfathers against child victims include Pre-emtif efforts are carried out by the community development function (Binmas), Preventive efforts: to reduce the risks and push factors for the criminal act of intercourse, , Repressive efforts are the actions of law enforcement officials that are carried out actively so that the crimes that are occurring can be followed up by the authorities with strict law enforcement for the perpetrators.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 160/PID.SUS/2018/PN.KPG). Carvallo, Gloria; Wilhelmus, Bhisa V; Manuain, Orpa G
Artemis Law Journal Vol 1 No 2 (2024): Artemis Law Journal Vol.1 No.2, Mei 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v1i2.15073

Perdagangan orang merupakan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau memberi manfaat kepada posisi rentan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk dieksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi di dalam maupun luar negeri. Perdagangan orang di saat ini lebih mengarah kepada perempuan dan anak yang mengakibatkan korban merasakan penderitaan psikis maupun fisik. Para pelaku perdagangan orang dalam praktiknya masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pengadilan dengan nomor perkara 160/PID.SUS/2018/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersumber dari : (a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan yang paling utama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg, (b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, (c) Bahan Hukum Tersier, diperoleh dari kamus hukum dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dihukum dengan hukuman yang rendah jika dilihat dari kesaksian yang diberikan oleh para saksi dan pelaku yang dituntut atas kasus yang sama dengan terdakwa PT sehingga menurut penulis hal ini tidak membuat efek jera dan tujuan dari pemidanaan itu tidak tercapai. Simpulan dari skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pengadilan nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Kpg secara yuridis, hakim menilai bahwa putusan tersebut telah tepat tetapi jika diteliti maka hal tersebut sangat rendah menurut penulis. Secara filosofis, hukuman yang dijatuhkan sudah teapt dan adil tetapi penulis hal tersebut belum terlaksa sehingga tidak terciptanya nilai kebenaran dan keadilan. Secara sosilogis, dalam menjatuhkan hukuman perlu untuk jera para pelaku sehingga masyarakat setempat tidak melakukan hal yang serupa.

Perlindungan Hukum Dalam Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota Bengngu, Marrya Martha; Manuain, Orpa G; Leo, Rudepel Petrus
Artemis Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Artemis Law Journal Vol.2, No.1, November 2024
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i1.16009

Children are a mandate from God whose human rights are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This needs special attention from all circles, especially law enforcement. The formulation of this research problem is: (1). How are leegal proteection eforts for cases of child victims of sexual intercourse by biological father perpetators at the Kupang City Resort Police. (2). What are the obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to child victims of sexual intercourse by biological father perpetrators at the Kupang City Resort Police. This research is an empirical legal research, with data collection techniques through interviews with 2 information respondents. The types of data used are primary and secondary data using collection techniques are interviews and literature studies that are processed and analyzed descriptively quantitatively. The results showed: (1). Legal protection efforts against cases of child victims of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers at the Kupang City Resort Police are preventive protection efforts and repressive protection efforts. (2). The obstacles faced by law enforcement officials in providing legal protection to children with sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police are caused by infrastructure and community factors. The conclusion of this study is that legal protection efforts against cases of sexual intercourse by perpetrators of biological fathers in the Kupang City Resort Police have been running both Preventive and Repressive efforts, but there are still two obstacles to facilties and infrastructure and the community.

Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Di Kota Kupang Panduwal, Bryan; Leo, Rudepel Petrus; Manuain, Orpa G
Artemis Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Artemis Law Journal Vol.2, No.2, May 2025
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v2i2.19717

The main problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause society to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? (2) What countermeasures are made so that society does not take the law into their own hands (eigenrichting) in crime cases that occur in Kupang City? The results of this study is: (1) There are six factors that cause people to tend to take the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City. (2) Efforts made to prevent people from taking the law into their own hands (eigenrichting) in criminal cases that occur in Kupang City are: (a) Preemptive efforts, (b) preventive efforts and (c) repressive efforts. The author’s suggestions are: First, the government needs to continuously socialize the dangers of the tendency of people to take the law into their own hands (eigenrichting) in cases of crime that occur. Second, the government should enforce the law firmly against people who take the law into their own hands (eigenrichting) without discrimination. Third, the government needs to improve the quality and quantity of the facilities and infrastructure it has

IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PENGATURAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI KASUS BENDUNGAN TEFMO-MANIKIN DI KABUPATEN KUPANG–PROVINSI NTT) Agustina, Agustina; Pello, Jimmy; Manuain, Orpa G
Petitum Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Petitum Law Journal Volume 1 Nomor 1, November 2023
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i1.13756

The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has had an impact on changes to a number of laws in Indonesia, including Law Number 19 of 2004 concerning Forestry and Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. In addition, derivative regulations from the Job Creation Law, especially those relating to support for facilitating the development of National Strategic Projects, have been issued after the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The derivative regulations in question are Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation and Government Regulation Number 42 of 2021 concerning Facilitation of National Strategic Projects. The presence of the Job Creation Law is considered to be able to encourage economic growth, one of which is by accelerating the development of strategic infrastructure in the regions. The research method used is normative juridical. The results of this research show that the presence of the Job Creation Law has had an impact on simplifying and trimming a number of regulations to facilitate and support the accelerated development of National Strategic Projects including the Tefmo – Manikin Dam in Kupang Regency. On the one hand, the passing of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has provided a guarantee of legal certainty, because so far the process has experienced pros and cons. However, in terms of legal benefits and environmental justice, it can result in disruption of environmental sustainability, especially forest areas because they are vulnerable to conversion of forest areas for the development of National Strategic Projects.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG LALAI MENYIMPAN SENJATA API SEHINGGA MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN (Studi Kasus Laporan Polisi: LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 TGL 17 Desember 2018) Klaran, Adriano Y; Medan, Karolus Kopong; Manuain, Orpa G
Petitum Law Journal Vol 1 No 1 (2023): Petitum Law Journal Volume 1 Nomor 1, November 2023
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v1i1.13758

In accordance with LP-A/87/XII/HUK.12.10/2018 DATE 17 December 2018, the sanctions given are in the form of a written warning, postponement of attending education for a maximum of 1 (one) year, transfer in the nature of demotion, release from position and placement in the case no later than 21 (twenty one) days, the sanctions are given in accordance with Government Regulation Law Number 2 of 2003 article 9 letters (a, b, e, f and g) of the Indonesian National Police concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police . Factors that cause police officers to commit negligence regarding firearms are environmental factors which have an impact on the psychological and emotional condition of the police themselves, lack of knowledge and lack of professionalism of the police in carrying out their duties, lack of discipline and lack of adequate training which results in this occurrence. this negligence. The efforts made are preventive efforts, namely preventive efforts by paying attention to and tightening the requirements before providing firearms by members of the Police. Carry out the requirements for the use of firearms by police officers, including; granting permits through an examination mechanism for apparatus, taking into account mentality, professionalism, proportionality, as well as more intensive training.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA KUPANG Lawa, Kezia Charlita; Wilhelmus, Bhisa Vitus; Manuain, Orpa G
Petitum Law Journal Vol 2 No 1 (2024): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 1, November 2024
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i1.18418

The development of information and communication technology has had various impacts on human life, both positive and negative. One of the negative impacts that is felt is that cyber crimes that often occur in Kupang City are related to the distribution of pornography where the perpetrator disseminates content containing content that violates decency on social media without the knowledge and permission of the party involved in the content. The rise of cybercrime that occurs proves that there is a need for law enforcement as a form of legal protection for victims who are harmed based on statutory regulations which contain the implication of legal protection for the legal interests of society. This research aims to examine law enforcement and the factors that hinder law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media in Kupang City. This legal writing uses empirical research which is a type of research carried out by examining problems that occur in the field, by examining how law enforcement is carried out by law enforcers regarding problems that occur and researching the obstacles in law enforcement to a legal event that influences its success. law. The techniques used in this research include: Interviews with respondents for primary data collection. Literature study and document study for secondary data collection. Data analysis in this research was carried out by analyzing secondary legal materials normatively based on a statutory approach and an interdisciplinary approach, then carried out descriptively qualitatively which utilized qualitative data and explained it descriptively, then interpreted in building a legal argument and drawing conclusions regarding the results. study. Based on the results of research conducted by the author, law enforcement against the criminal act of disseminating pornography via social media consists of preventive and repressive legal efforts. And there are several inhibiting factors in efforts to enforce criminal acts, namely the presence of law enforcement factors, facilities/facilities, society and culture.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search