Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Dina Atika Oktafiana; Nasira Arijasakinah; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1197

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai dasar hukum untuk pembatalan kontrak secara sepihak dalam sistem hukum perdata Indonesia. Kontrak yang terbentuk di bawah tekanan, paksaan, atau ketimpangan posisi tawar yang signifikan dapat menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Indonesia menginterpretasikan penyalahgunaan keadaan, khususnya dalam kewajiban kontraktual yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang dominan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui kajian yurisprudensi, doktrin, dan kerangka hukum komparatif. Temuan menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan jarang digunakan secara eksplisit dalam yurisprudensi Indonesia, tetapi diakui secara implisit melalui prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, dan keseimbangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan prinsip ini secara eksplisit dalam legislasi nasional akan meningkatkan kepastian hukum dan keseimbangan kontraktual
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi Iin, Siti; Sumarmi Pujiestu; Dina Atika Oktafiana; Yudi Widagdo Harimurti
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i4.1671

Abstract

The Tangerang sea fencing has become a polemic because it violates Article 33 paragraph (3) of the Constitution, which states that the land, air, and natural resources contained therein may not be controlled by individuals or corporations. Because natural resources belong to the state. This issue highlights indications of control of natural resources by corporations that cause losses to coastal communities. This study aims to examine the legal responsibility of the National Land Agency (BPN) in the sea fencing case and to assess the administrative and land law aspects that are violated. The research method used is normative juridical research with a regulatory approach and case studies, supported by analysis of official documents, legal literature, and related court decisions. The results of the study indicate that the BPN has legal responsibility in the form of supervision and control over the granting of land rights that have implications for control of coastal areas. In addition, the BPN also ensures that land management rights do not conflict with the principles of social justice and the right to access natural resources. The discussion of the research emphasizes the need for an active role of the BPN in preventing the practice of privatization of marine and coastal land spaces by corporations that are detrimental to the public interest, as well as strengthening the monitoring and transparency system in granting permits.