Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inicio Legis : Jurnal Hukum RechtIdee Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Yudi Widagdo Harimurti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil dewi retno sari; Yudi Widagdo Harimurti
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.213 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.12680

Abstract

ABSTRAKPerubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, kembali menempatkan negara Indonesia kearah sistem pemerintahan Presidensial, yang didalamnya Presiden memiliki jabatan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, sehingga Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Sebagaimana amanat dalam Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sehingga Presiden memiliki kekuasaan penuh atau Hak Prerogatif dalam menjalankan kewenangannya dibidang pertahanan dan keamanan Nasional, termasuk dalam hal pengangkatan jabatan Panglima TNI, mengingat Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Namun adanya ketentuan peraturan dibawah UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah memperlemah kewenangan Presiden melaksankan Hak Prerogatifnya dalam hal pengangkatan Panglima TNI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini seharusnya dengan dianutnya sistem pemerintahan presidensial oleh Negara Indonesia, maka Presiden memiliki hak Prerogatif khususnya dalam Pengangkatan Panglima TNI sebagai amanat Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945.Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pengangkatan Panglima TNI, Sistem Pemerintahan Presidesial.
Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yudi Widagdo Harimurti
RechtIdee Vol 8, No 1 (2013): JUNE
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v8i1.733

Abstract

AbstrakPemerintah selaku penyelenggara negara membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi kekuasaan negara. Dalam praktek penye- lenggaraan negara eksistensi lembaga negara tidak hanya yang ditentukan dalam UUD 1945 (lembaga negara permanen), namun juga bermunculan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 (lembaga negara non permanen). Menjadi problematika hukum, karena selain dasar hukum pem- bentukan juga bentuk lembaga negara non permanen sama dengan lembaga negara permanen. Kata Kunci :  Pembentukan,  Lembaga Negara
EFEKTIVITAS HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA Hani Puspita Sari; Dwi Irwana Mulyani; Melinda Aji Nilamsari; Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus; Yudi Widagdo Harimurti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 12 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.1009

Abstract

Kejahatan dalam sistem elektronik sering kali terjadi dalam bentuk peretasan data pribadi milik orang  lain, hal demikian menjadi suatu permasalahan hukum dan sosial di Indonesia, dampak dari kejahatan siber berupa peretasan data pribadi ialah pada kondisi keamanan masyarakat, secara prinsip hukum data pribadi hanya boleh dipergunakan oleh pemillik data pribadi itu sendiri, penyalahgunaan data pribadi miliki orang lain dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang sangat signifikan berupa kerugian baik moral ataupun material, beberapa dekade terakhir Indonesia mengalami rentetan kasus kejahatan siber berupa kebocoran data nasional, tentu persoalan terkait bagaimana regulasi yang dibentuk mampu untuk mencapai sebagaimana tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, serta dengan analisis deskriptif untuk melihat bagaimana upaya hukum Indonesia terhadap kejahatan peretasan data pribadi dalam sistem elektronik, demikian lebih lanjut penelitian ini mengkaji secara dogmatik dan empiris hukum, dalam penilitian ini menggunakan metode empiris atau non doktrinal guna mengkaji normatif hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dari hasil penelitian ini nantinya akan dipergunakan sebagai acuan dan solusi bagi permasalahan keamanan siber serta dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut
Penyalahgunaan Dispensasi Nikah Serta Penanganannya Melalui Perbaikan Hukum Mut Mainnah; Misbahul Karimah; Yurike Nur Amelia; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2178

Abstract

Penyalahgunaan dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan anak dan multitafsir terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab penyalahgunaan dispensasi nikah serta merumuskan langkah perbaikan hukum yang mampu menekan praktik pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode statute approach melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyalahgunaan dispensasi nikah terletak pada lemahnya pengawasan peradilan, ketidakjelasan makna “alasan mendesak,” dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Diperlukan perbaikan hukum melalui penegasan batasan alasan dispensasi, pelibatan psikolog atau psikiater dalam proses pemeriksaan, serta penguatan mekanisme pengawasan lintas lembaga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia
Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional dalam Kasus Pemagaran Laut Tangerang oleh Korporasi Iin, Siti; Sumarmi Pujiestu; Dina Atika Oktafiana; Yudi Widagdo Harimurti
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2025): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v3i4.1671

Abstract

The Tangerang sea fencing has become a polemic because it violates Article 33 paragraph (3) of the Constitution, which states that the land, air, and natural resources contained therein may not be controlled by individuals or corporations. Because natural resources belong to the state. This issue highlights indications of control of natural resources by corporations that cause losses to coastal communities. This study aims to examine the legal responsibility of the National Land Agency (BPN) in the sea fencing case and to assess the administrative and land law aspects that are violated. The research method used is normative juridical research with a regulatory approach and case studies, supported by analysis of official documents, legal literature, and related court decisions. The results of the study indicate that the BPN has legal responsibility in the form of supervision and control over the granting of land rights that have implications for control of coastal areas. In addition, the BPN also ensures that land management rights do not conflict with the principles of social justice and the right to access natural resources. The discussion of the research emphasizes the need for an active role of the BPN in preventing the practice of privatization of marine and coastal land spaces by corporations that are detrimental to the public interest, as well as strengthening the monitoring and transparency system in granting permits.
Analisis Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ahmad Dicky Arjunanda; Ibnu Nafi; Ahmad Nuzulurrizki; Yudi Widagdo Harimurti
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.658

Abstract

The proposed Asset Seizure Bill has become urgent because the existing criminal justice system, as stipulated in the Corruption Eradication Law and the Money Laundering Law, has not been effective in recovering assets derived from crime, especially if the defendant dies, flees, or the criminal proceedings are halted. This study aims to analyze in detail the extent to which the Asset Seizure Bill can be integrated into the existing criminal and civil procedural law framework in Indonesia, as well as how a transparent and accountable mechanism for managing seized assets can be established for the recovery of assets in the public interest. The method used is normative legal research with a legal, conceptual, case, and comparative approach. The findings show that this bill adopts the mechanism of Asset Forfeiture Without Criminalization with an in-rem approach (targeting assets, not perpetrators) through civil court proceedings, as well as implementing the concept of unexplained wealth to expand the scope of forfeiture and close legal loopholes. The implication is that this bill is a strategic instrument in eradicating corruption and recovering state losses amounting to trillions of rupiah, but its success is highly dependent on careful formulation, ensuring due process of law, and the existence of political will and readiness of law enforcement officials.
Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Kebutuhan Regulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum Amalia Safitri; Amal Makrufi; Alfini Nur Alifah Zain; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2245

Abstract

Ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur amnesti dan abolisi sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi disalahgunakan secara politis dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi khusus dengan menelaah batasan tindak pidana yang dapat menjadi objek amnesti dan abolisi, mekanisme pengajuan, serta akibat hukum dari pertimbangan DPR. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan historis. Temuan menunjukkan bahwa perluasan fungsi amnesti dan abolisi ke ranah tindak pidana umum, termasuk korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menimbulkan dilema konstitusional dan etis. Pembentukan undang-undang khusus dipandang mendesak untuk memperkuat sistem checks and balances, menjamin akuntabilitas, dan mengembalikan fungsi historis amnesti dan abolisi sebagai instrumen rekonsiliasi politik demi stabilitas dan keselamatan negara. Implikasi hasil penelitian ini memperkuat urgensi reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan.
Problematika Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bangkalan Anis Ellysia; Alya Safa; Siti Nurul Jannah; Wika Milatul Jannah; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2297

Abstract

Perkawinan anak di bawah umur menjadi permasalahan yang masih menjadi perbincangan di Indonesia khususnya di kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menguraikan karakteristik suatu subjek serta hubungan sebab-akibat terjadinya dispensasi nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua gabungan metode yang mencakup penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat perkawinan dibawah umur di daerah kabupaten Bangkalan. Implikasi dari temuan ini memperoleh data-data setiap tahunnya di kabupaten bangkalan tentang perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan yang harusnya menjadi pengecualian seringkali disalahgunakan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, norma sosial yang tidak stabil, serta kurangnya akses terhadap pemahaman pendidikan seksual, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga mempersulit upaya pencegahan adalah faktor penting yang menjadi sebab masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Dampaknya meluas pada kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatnya angka perceraian. Penanganan dispensasi perkawinan anak di bawah umur memerlukan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak serta menjamin hak-hak mereka
Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas di Toko Kelontong Putri Rohmawati; Nur Aisyah; Inge Febriyanti; Hasna Maulida Aprilia; Yudi Widagdo Harimurti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2301

Abstract

Penjualan obat bebas di toko kelontong tanpa pengawasan tenaga kefarmasian menimbulkan persoalan hukum dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan hukum toko kelontong terhadap ketentuan distribusi obat bebas serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif eksploratif untuk menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik penjualan obat bebas di toko kelontong. Hasil observasi terhadap lima toko kelontong menunjukkan pola pelanggaran yang serupa antara lain ditemukan penjualan obat bebas belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan penjualan obat tanpa izin resmi, penyimpanan yang tidak sesuai standar, serta ketiadaan tenaga kefarmasian dalam pelayanan obat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin keselamatan publik.
Kajian Urgensi Undang Undang Pengelolaan Limbah Elektronik Upaya Mewujudkan Net Zero Emision Rizky Zulkarnaen; Muhammad Hilqiya; Riska Indah Andini; Siska Sari; Yudi Widagdo Harimurti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 6 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i6.1324

Abstract

This study explores the urgency of enacting a specific Electronic Waste Management Law in Indonesia as a legal foundation to support the achievement of net zero emissions. Using a normative juridical approach, the research analyzes existing legal shortcomings, the application of the Extended Producer Responsibility (EPR) principle, and comparative insights from international e-waste regulatory frameworks. The findings indicate that current environmental regulations, such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Government Regulation No. 101 of 2014 on Hazardous Waste Management, do not explicitly regulate electronic waste. As a result, e-waste management remains fragmented and largely handled by the informal sector without adequate supervision or accountability mechanisms. Therefore, the establishment of a comprehensive E-Waste Law is crucial to enhance Indonesia’s legal structure, substantive norms, and legal culture in supporting a sustainable circular economy. Through the implementation of EPR and shared responsibility among producers, consumers, and government institutions, the law can function as a strategic tool to minimize electronic waste generation, improve recycling efficiency, and reduce carbon emissions. Such legal innovation would reinforce Indonesia’s environmental governance and accelerate progress toward its national goal of achieving net zero emissions by 2060.
Co-Authors Ahmad Dicky Arjunanda Ahmad Nuzulurrizki Alfini Nur Alifah Zain Alya Safa Amal Makrufi Amalia Safitri Ananda Yogi Widiyanto Andika Surya Buana Anis Ellysia Avrilia Dita Jenarni Cahya, Afinda Cahya Saputri Choirul Anam Denisa Nurmariani Dewi Retno Sari Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus Dimas Eka Wijaya Dina Atika Oktafiana Dwi Irwana Mulyani Eko Budi Setiawan Erlangga Chandra Hutomo Fadiya Nabila Hafzah Febby Aty Hani Puspita Sari Hasna Maulida Aprilia Heni Dwi Firnanda Ibnu Nafi Iin, Siti Inge Febriyanti Khoirotunnisa Lailatul Qomariyah Margareta, Dea Nova Melinda Aji Nilamsari Miqdad Ikhsanullah Misbahul Karimah Muhammad Hilqiya Mut Mainnah Nasira Arijasakinah Nisa’, Jamilatun Nur Aisyah Putri Rohmawati Riska Indah Andini Rizky Zulkarnaen Siska Sari Siti Mung’awanah Siti Nurul Jannah Sumarmi Pujiestu Wika Milatul Jannah Yurike Nur Amelia Zahrotul aini Zidni Dwi Novri Atmojo