Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah : Studi Kasus Pemutusan Sepihak Sita Nora Najmifaza; Ninis Dwi Barokah; Lucky Dafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1280

Abstract

Peningkatan pembangunan infrastruktur nasional menuntut pelaksanaan kontrak konstruksi yang transparan dan berkeadilan. Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah, meskipun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi bagi penyedia jasa, sehingga menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dalam kontrak konstruksi pemerintah yang mengalami pemutusan sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia jasa berhak atas perlindungan hukum melalui hak atas ganti rugi, penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta jaminan kepastian hukum berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum, dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Temuan ini juga menunjukkan bahwa budaya hukum yang lebih mengutamakan pendekatan formal daripada dialog musyawarah menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum yang efektif. Kesimpulannya, integrasi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem konstruksi yang lebih adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Imadatul Fitriani; Inayah Maulia; Lucky Dafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1323

Abstract

Transaksi e-commerce lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital yang mempermudah aktivitas jual beli antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, permasalahan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), ditemukan bahwa regulasi di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing. Tantangan lain meliputi lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan minimnya kerja sama hukum antarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pembentukan otoritas pengawasan digital, dan edukasi konsumen yang masif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di tengah dinamika perdagangan digital global