Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga Jefri; Manalu, Edwardo FH
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1460

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan hierarki hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap kemandirian hukum masyarakat desa, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Desa di Desa Lumban Binanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan teknik studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dan rendahnya pemahaman legislasi di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, dan penguatan lembaga adat serta Musyawarah Desa sebagai mekanisme resolusi hukum berbasis lokal yang partisipatif dan berkelanjutan
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga Jefri, Jefri; Saragih, Rayani; Hutabalian, Maslon; Manalu, Edwardo FH; Br. Ginting, Ega Amanda
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 8 (2025): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/hhk3qj15

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Desa Lumban Binanga kecamatan Laguboti Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program ini, mengingat sebagian besar warganya belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat.  Permasalahan utama dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat program tersebut. Banyak warga yang masih enggan mengurus sertifikat tanah karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan biaya besar. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta keterbatasan akses terhadap sosialisasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui pertemuan warga, pendampingan langsung oleh aparat desa, serta penggunaan media komunikasi sederhana dan mudah diakses. Pendekatan persuasif, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan media sosial desa juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi. Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat serta mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Lumban Binanga belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya koordinasi. Edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta pembentukan forum koordinasi desa menjadi solusi efektif untuk mendukung kelancaran program.