Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Asas Kebangsaan dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional Infitahatun Nimah; Nur Amaliyah Purwitasari; Lucky Dafira Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1477

Abstract

Mobilitas individu lintas negara semakin meningkat, menyebabkan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda yang berdampak pada sistem hukum nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia dengan mengacu pada prinsip hukum perdata internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi pustaka terhadap peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi kewarganegaraan ganda secara terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara. Kebijakan ini mencerminkan upaya harmonisasi asas kebangsaan dengan prinsip hukum perdata internasional, seperti pencegahan statelessness dan non diskriminasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa mengabaikan kedaulatan nasional dan kepastian hukum bagi warga negara
IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Infitahatun Nimah; Nur Amaliyah Purwitasari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8nw9d417

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia. HKI sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan, dilisensikan, maupun dijadikan jaminan. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai sita jaminan atas HKI, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada interpretasi hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan HIR, RBg, serta putusan pengadilan niaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HKI secara konseptual memenuhi kriteria sebagai objek sita karena memiliki nilai ekonomis dan kepemilikan yang jelas, penerapan sita jaminan terhadap HKI memerlukan kehati-hatian dan pedoman hukum yang tegas. Sita jaminan berimplikasi pada pembatasan hak ekonomi pemegang HKI dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sementara bagi tergugat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum HKI, serta pembentukan peraturan pelaksanaan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan hak bagi para pihak yang berperkara.