Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Publik Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat Tentang Aksesibilitas Pekerjaan Dan Kesempatan Kerja Asep Imroni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1562

Abstract

Tingginya angka pengangguran di Indonesia menandai permasalahan struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, diskriminasi dalam proses rekrutmen, hingga belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik yang diterapkan pemerintah dalam menjamin keadilan akses kerja bagi seluruh warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 dan SE Menaker No. M/6/HK.04/V/2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah dikeluarkan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam pengawasan, distribusi pelatihan, dan keterlibatan lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem ketenagakerjaan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil, dengan pendekatan berbasis hak, transparansi data, dan penyesuaian pendidikan vokasional terhadap kebutuhan industri
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Kuliner Dalam Masyarakat Pluralistik: Studi Kasus Mie Babi Cibadak Asep Imroni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.5007

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman suku, budaya, dan agama yang tinggi, yang terefleksi dalam kekayaan kulinernya. Kawasan Jalan Cibadak di Kota Bandung menjadi salah satu representasi pluralitas tersebut. Namun, heterogenitas produk kuliner di kawasan ini memunculkan tantangan hukum terkait transparansi informasi produk, khususnya mengenai kejelasan antara hidangan halal dan non-halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Asas Itikad Baik oleh pelaku usaha kuliner di masyarakat pluralistik serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan studi kasus Mie Babi Cibadak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan labelisasi non halal yang jelas atau penggunaan atribut yang ambigu oleh pelaku usaha merupakan bentuk pengabaian terhadap Asas Itikad Baik dan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c UUPK). Secara yuridis, UUJPH mewajibkan pemisahan lokasi dan pencantuman keterangan tidak halal secara eksplisit bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Ketidakterbukaan informasi menciptakan asimetri informasi yang tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga imateriil berupa pelanggaran hak konstitusional dalam menjalankan syariat agama. Penelitian menyimpulkan bahwa transparansi melalui sertifikasi dan penandaan visual yang kontras menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga harmoni sosial dan kepastian hukum di ruang publik yang heterogen