Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN: STUDI KASUS DI KOTA BESAR M. Rizki Adi Pratama; Amelia Rahmaniah; Muhammad Haris; Annajiyah Mansyuroh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.57441

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam penyelesaian sengketa konsumen di kota-kota besar di Indonesia. Fokus studi diarahkan pada efektivitas, mekanisme, dan kendala yang dihadapi oleh BPKN dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BPKN, pelaku usaha, dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKN cukup signifikan sebagai lembaga advokasi dan rekomendasi kebijakan, namun keterbatasan kewenangan eksekutorial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BPKN menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa konsumen secara efektif. Kata Kunci: BPKN, sengketa konsumen, perlindungan hukum, kota besar, penyelesaian sengketa   Abstract This study aims to analyze the role of the National Consumer Protection Agency (BPKN) in resolving consumer disputes in major cities in Indonesia. The research focuses on the effectiveness, mechanisms, and challenges faced by BPKN in carrying out its functions. A qualitative approach was employed using a case study method conducted in Jakarta and Surabaya. Data were collected through in-depth interviews with BPKN representatives, business actors, and consumers. The findings indicate that BPKN plays a significant role as an advocacy and policy advisory institution. However, the lack of executive authority and the limited public understanding of BPKN's functions are key obstacles to effective consumer dispute resolution. Keywords: BPKN, consumer disputes, legal protection, major cities, dispute resolution