<![CDATA[Area imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memiliki posisi vital sebagai garis pertahanan awal negara dalam menyaring setiap perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Untuk memastikan efektivitas fungsi ini, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar menjadi keharusan, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi standar sarana dan prasarana keimigrasian di TPI Bandara Internasional Yogyakarta melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan observasi langsung. Data dikumpulkan dari regulasi hukum, literatur ilmiah, serta dokumentasi visual area imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi aktual di lapangan, seperti terganggunya prinsip sterilitas akibat relokasi boarding area, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan lanjutan dan autogate, serta lemahnya koordinasi antara otoritas imigrasi dan pengelola bandara. Evaluasi dengan menggunakan lima dimensi kebijakan William N. Dunn mengindikasikan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya efektif, efisien, memadai, merata, dan responsif terhadap kebutuhan strategis keimigrasian. Temuan ini menegaskan urgensi penataan ulang tata kelola sarana prasarana TPI melalui penguatan koordinasi antarlembaga, penegakan regulasi secara konsisten, serta perencanaan infrastruktur bandara yang adaptif terhadap dinamika pengawasan perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berstandar tinggi dan mendukung ketahanan nasional.]]>
