Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEWENANGAN DAN TUGAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN: KOLABORASI DENGAN OJK UNTUK MENCEGAH KRISIS KEUANGAN Dea Risti Aulia; Nazwa Defa; Ferina dian Rizky Putri N; Gadis Fransiska Apriliana S; Devi Yolanda; Vera Desti Puspitasari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i10.12454

Abstract

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menjamin simpanan nasabah serta menangani bank gagal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan dan resolusi bank bermasalah guna mencegah dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugasnya, LPS berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan. Sinergi antara LPS dan OJK meliputi pemantauan kesehatan perbankan, intervensi dini terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas, serta implementasi kebijakan dalam rangka mitigasi risiko keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan nasional, meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan, serta mencegah potensi krisis keuangan yang dapat berdampak luas. Dengan sistem pengawasan dan penanganan krisis yang terintegrasi, LPS dan OJK berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan sektor perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Violations of the Principles of Democracy and People's Sovereignty Related to Bureaucracy in Central Sulawesi Nazwa Defa; Vera Desti Puspitasari; Alicya Rahmawati; Ahmad Rifki Hanafi
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.173

Abstract

This study means to link violations committed by bureaucratic officials in the Indonesian region with the principles of Indonesian constitutional law, namely the principles of democracy and the principle of people's sovereignty, which are in accordance with the legal basis, by the Amendment to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution by the MPR. Regarding Indonesian sovereignty which is in the hands of the people and carried out in accordance with the Constitution. This study uses the Normative Juridical method, which means that research is carried out by examining legal regulations and other supporting materials that are still related to violations committed by government bureaucrats against the principles of constitutional law, namely the principles of democracy and people's sovereignty. This research is based on descriptive characteristics, namely research that has the plan to describe events related to the topic of this research. From this study, it is clear that the appointment of regional head officials without elections by the people is against the principle of popular sovereignty and the principle of democracy. In this case, the participation and responsibility of all Indonesian citizens are needed to create a democratic system that is fair, equitable, and beneficial for the entire Indonesian government.