Nurfadillah, Zacky
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS TINGGINYA SUARA KOTAK KOSONG PADA PILKADA WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 Nurfadillah, Zacky; Saputra, Yuda; Fernanda, Rizky Ade; Hutapea, Sintong Arion
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i12.12550

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menentukan pemimpin daerah secara langsung. Namun, Pilkada Walikota Pangkalpinang tahun 2024 memperlihatkan fenomena yang tidak biasa, yakni kemenangan kotak kosong atas pasangan calon tunggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan makna yuridis dari fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji fenomena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan bentuk penolakan masyarakat terhadap proses pencalonan yang dianggap tidak inklusif dan tidak mencerminkan aspirasi politik publik. Fenomena ini mencerminkan krisis representasi dan lemahnya mekanisme rekrutmen politik di tingkat lokal. Dari sisi hukum, keberadaan kotak kosong memberi ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyatakan sikap tidak setuju terhadap calon tunggal, sekaligus mendorong evaluasi mendalam terhadap sistem politik lokal agar lebih terbuka, kompetitif, dan responsif terhadap kehendak rakyat.
Law Enforcement on Ownership of Business Identification Numbers Against Micro, Small and Medium Enterprises in Bukit Merapin Village Nurfadillah, Zacky; aizin, Irawan F; Fahriansyah, Fahmi; Fadillah, M. Rizky; Hakim, Fauzan; Putri, Shindy Fretisya; Farihah, Najiatul
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9456

Abstract

This study aims to examine the legal enforcement of Business Identification Number (NIB) ownership among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bukit Merapin Urban Village. Although the government has introduced a risk-based licensing system through the Online Single Submission (OSS) platform, in practice, most business actors in the area still do not possess an NIB. This research adopts an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method, supported by observations, interviews, and official data from relevant institutions. The findings reveal that the low rate of NIB ownership is primarily caused by limited legal literacy, insufficient access to digital technology, and the lack of active socialization by local government authorities. This situation highlights a gap between the normative framework of licensing regulation and the actual legal practice at the grassroots level. NIB should not merely be seen as an administrative requirement, but rather as a legal instrument that ensures protection and economic empowerment for small-scale entrepreneurs. Therefore, affirmative actions such as legal education, OSS technical assistance, and simplified licensing facilitation are urgently needed to promote administrative justice and equitable legal recognition for MSMEs.