Putri, Shindy Fretisya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KEKEBALAN DIPLOMATIK PRESIDEN TAIWAN TERKAIT KUNJUNGAN KE AS DALAM KETEGANGAN TIONGKOK-AS Putri, Shindy Fretisya; Hutapea, Sintong Arion
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i12.12571

Abstract

Konflik antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan menjadi isu krusial dalam dinamika politik internasional, khususnya dalam konteks kunjungan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke Amerika Serikat. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kekebalan diplomatik terhadap Presiden Taiwan yang tidak diakui secara resmi sebagai kepala negara oleh komunitas internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kontekstual dan peraturan perundang-undangan internasional, khususnya merujuk pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Taiwan Relations Act 1979. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekebalan yang diberikan kepada Presiden Taiwan selama kunjungan ke AS bersifat de facto, tidak merujuk pada konvensi internasional, melainkan pada kebijakan unilateral AS yang berlandaskan kepentingan strategis dan domestiknya. Penelitian ini menegaskan bahwa ambiguitas status politik Taiwan menghadirkan tantangan terhadap implementasi kekebalan diplomatik dalam hukum internasional, dan perlindungan terhadap Presiden Taiwan lebih ditentukan oleh hubungan bilateral daripada norma universal.
Law Enforcement on Ownership of Business Identification Numbers Against Micro, Small and Medium Enterprises in Bukit Merapin Village Nurfadillah, Zacky; aizin, Irawan F; Fahriansyah, Fahmi; Fadillah, M. Rizky; Hakim, Fauzan; Putri, Shindy Fretisya; Farihah, Najiatul
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i3.9456

Abstract

This study aims to examine the legal enforcement of Business Identification Number (NIB) ownership among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bukit Merapin Urban Village. Although the government has introduced a risk-based licensing system through the Online Single Submission (OSS) platform, in practice, most business actors in the area still do not possess an NIB. This research adopts an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method, supported by observations, interviews, and official data from relevant institutions. The findings reveal that the low rate of NIB ownership is primarily caused by limited legal literacy, insufficient access to digital technology, and the lack of active socialization by local government authorities. This situation highlights a gap between the normative framework of licensing regulation and the actual legal practice at the grassroots level. NIB should not merely be seen as an administrative requirement, but rather as a legal instrument that ensures protection and economic empowerment for small-scale entrepreneurs. Therefore, affirmative actions such as legal education, OSS technical assistance, and simplified licensing facilitation are urgently needed to promote administrative justice and equitable legal recognition for MSMEs.