Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Risalah Kenotariatan
Fatria Hikmatiar Al Qindy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Raodah, Putri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.125

Abstract

Notaris adalah seorang pejabat publik atau disebut juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik Notaris tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan akta yang di buat oleh Notaris. Tindak Pidana pencucian uang adalah proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta.  
Analisis Penerapan Hukum Kasus Monopoli E-Pos Di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Application of Law in the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7460

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Dalam putusannya Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Analisis Duduk Perkara Kasus Monopoli E-Pos di Bandara Soekarno-Hatta (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-I/2013): Analysis of the Facts of the E-Postal Monopoly Case at Soekarno-Hatta Airport (Study of Decision Number 07/KPPU-I/2013) Febrihadi Suparidho; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara kasus Monopoli e-Pos dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2013 tentang Implementasi Jaringan E-pos di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Dengan Metode Normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan PT. Angkasa Pura II persero dan PT. Telkom Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat 2 UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kedudukan Hukum Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023: Legal Status of Electronic Documents in Land Registration Activities in Indonesia Based on Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN Number 3 of 2023 Fatria Hikmatiar Al Qindy; Febrihadi Suparidho
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7856

Abstract

Digitalisasi merupakan kebijakan dalam sektor pelayanan publik, termasuk pertanahan, telah ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kehadiran peraturan ini menimbulkan diskursus mendasar mengenai kedudukan hukum dari suatu dokumen elektronik, seperti sertipikat elektronik, didalam sistem hukum pertanahan di Indonesia yang secara tradisional berbasis pada dokumen fisik. Penelitian ini hendaknya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum dokumen elektronik tersebut dalam kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, dokumen elektronik yang diterbitkan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik.
Co-Authors Febrihadi Suparidho Raodah, Putri