Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

The Public Participation And Sustainable Development Perspective On Zero Waste Policy In Mataram City, Ntb Province Rahmadani; Ashari; Raodah, Putri
Unram Law Review Vol 7 No 2 (2023): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v7i2.313

Abstract

This research aims to confirm that public participation has been accommodated and actualized in the policy and the implementation of the zero-waste policy in Mataram City from a sustainable development perspective. The particular purpose of this research is to identify the involvement of the community, viewed through public participation and sustainable development indicators, in the policy and its implementation of the Zero Waste policy, which can be used as correction and evaluation for related stakeholders. The method used in this research is the normative-empirical research method, which incorporates normative legal elements supported by additional data or empirical elements. The approaches adopted were conceptual, statutory approaches, and observation of facts in the field. The types of data employed include primary data (in the form of observation of data or facts in the field) and secondary data, consisting of primary legal materials, that is, a regional regulation related to the Zero Waste Policy. Data collection techniques were literature studies and field studies, and then the data were analyzed using qualitative methods and presented descriptively.
ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TIRTE URIP LOMBOK TENGAH NTB Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Fathoni, Lalu Achmad; Wardani, Nizia Kusuma
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.318

Abstract

This research examines the legal aspects of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip. Increasing institutional capacity is needed to develop the SFBGs business at FFGs Tirte Urip. The method is that the SFBGs at FFGs Tirte Urip must prepare and ratify the SFBGs management plan document and SFBGs internal regulations. Implementation must be carried out towards integrated efforts to assist SFBGs business development by various parties. Villages must include SFBGs business development efforts in the VMTDPs (Village Medium Term Development Plan), VGWPs (Village Government Work Plan) Village Regulations, and Rambitan Village APBDes. Hence, Rambitan village government has a legal basis for taking a position as the leading actor driving efforts to develop the SFBGs business. The specificity of SFBGs business development at FFGs Tirte Urip is the inclusion of FFGs Tirte Urip in the Mandalika Agroforestry IAD; this is an integrated and collaborative program between ministries/agencies, provincial, district/city governments, and related parties as stated in Presidential Decree 28/2023. So, the SFBGs at FFG Tirte Urip must take a lot of initiative to implement Article 12 and the social forestry acceleration action plan listed in the attachment to Presidential Decree 28/2023.
Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta Rahmadani, Rahmadani; Raodah, Putri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.80

Abstract

Pemerintah dalam mengurusi kepentingan rakyat dan melaksanakan tugas mewujudkan kesejahteraan umum (Bestuurszorg), melakukan berbagai tindakan atau perbuatan. Sehingga, tindakan dalam pembangunan infrastruktur, proyek pengadaan barang dan jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pula tak dielak bahwa pemerintah memiliki kemampuan terbatas, sehingga adakalanya membutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan hal tersebut. Pelaksanaan suatu tindakan pemerintah dalam hubungan kerjasama dengan pihak swasta, menimbulkan sebuah perjanjian (kontrak). Soalnya kemudian adalah, apakah kontrak tersebut memiliki kesamaan dengan konsepsi atau landasan konstruksi kontrak pada umumnya yang dikenal dalam Hukum Perdata, yang bersifat privat? Sehingga perbuatan pemerintah akan cenderung sama dengan setiap orang yang memiliki kebebasan dalam melakukan kontrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui esensi perbuatan pemerintah dan/atau kontrak yang timbul dari perbuatan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dan bagaimana kedudukan serta kewenangan pemerintah dalam hubungan kerjasama tersebut dari perspektif hukum publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Teknik pengumpulan melalui studi dokumen atau studi pustaka (library study), lalu dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif dan sistematis serta bersifat preskriptif, dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan sampai pada penyelesaian dan kesimpulan yang berhubungan erat dengan pembahasan.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Raodah, Putri
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.125

Abstract

Notaris adalah seorang pejabat publik atau disebut juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik Notaris tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan akta yang di buat oleh Notaris. Tindak Pidana pencucian uang adalah proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta.  
Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Mencegah Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di DAS Meninting Desa Midang Taufik, Zahratul'ain; Raodah, Putri; Handalusia, Vici
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdisoshum.v2i3.2480

Abstract

The Meninting River Basin in Midang Village, located in West Lombok Regency, is one of the rivers that has been contaminated by microplastic waste. Therefore, it is deemed necessary to optimize public knowledge regarding the management of waste generated from daily life. This community engagement process goes through four steps. First, by conducting observations of the environmental issues at hand; the second step involves analyzing the problem-solving approach and it is found that there is a need to optimize the role of the community in preserving the environment. The third step is the preparation for the execution of the community engagement, encompassing planning and organizing the implementation of activities. The fourth step is the execution of the community engagement carried out through lectures and discussions, simultaneously disseminating regulations regarding environmental protection and management. This activity subsequently generates new knowledge for the community to be able to manage household waste wisely and economically. The goal of this activity is for residents to spread the acquired information or knowledge to others, in order to create business opportunities for the community and to maintain a cleaner environment.
Aspek Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Layanan Ekspedisi Lokal (Studi di Boncuss Fast Courier) Fathoni, Lalu Achmad; Raodah, Putri; Amalia, Riska Ari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan layanan jasa ekspedisi lokal menjadi alternatif bagi masyarakat. Meskipun ada perbedaan skala usaha antara Go-Jek dan Grab serta jasa kurir lokal tak lantas menghilangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajban selalu menjadi isu awal terjadinya sengketa, sehingga segala hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dapat menjadi objek sengketa. Usaha yang dirintis Boncuss Fast Courier merupakan usaha lokal yang terbilang baru di Lombok, sehingga prosedur perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ekspedisi lokal tentu memiliki perbedaan dengan perusahaan unicorn milik Go-Jek dan Grab. Metode penelitian yang digunakan normatif empiris menggunakan data sekunder, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), serta pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Boncuss Fast Courier memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui itikad baik ganti rugi bagi komplain konsumen meski belum secara komprehensif serta metode penyelesaian sengketa dengan konsumen berupa negosiasi, yakni penyatuan konsensus terhadap para pihak untuk mendapatkan win-win solution.
IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika Sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Lombok Tengah Raodah, Putri; Septira Putri Mulyana; Lalu Achmad Fathoni
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.182

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika sebagai pendukung pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Di Lombok Tengah menggunakan metode penelitian normative. Lokasi IAD di Lombok Tengah berlokasi di HKm Bina Lestari dan HKm Tirte Urip dengan mengusung tema AID Agroforestry Mandalika keterpaduan dengan pariwisata terintegrasi spektrum pariwisata KEK Mandalika. KUPS pada kedua HKm berada diluar kawasan DPD Prinvinsi NTB dan KSPD Kabupaten Lombok Tengah. Meskipun berada diluar kawasan tersebut, IAD Agroforestry Mandalika tetap terinegrasi dengan kebijakan pariwisata daerah karena lokasi kedua HKm berada pada satu kawasan yang sama dengan KSDP Kuta Mandalika kecamatan Pujut Lombok Tengah. Peran IAD dalam mendukung perkembangan usaha KUPS dapat diukur dengan menggunakan 4 kriteria sebagaimana dirumuskan dalam tujuan IAD Agroforesty Mandalika. 1). Pertama Skema dan Peran Stakeholder Pelaksana IAD Agroforestry Mandalika, 2). Skala Ekonomi dan Nilai Tambah Produk Di Dalam dan/atau Diluar Kawasan Hutan, 3). KUPS Naik Kelas Sampai Kelas Platinum bahkan melampaui 4). Adanya Peningkatan Pendapatan Per Kapita pada KPS Dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Banyak. Kata Kunci: IAD, Pengembangan Usaha, KUPS, KEK Mandalika,   Abstract The study aims to determine the role of IAD (Integrated Area Development) Agroforestry Mandalika as a supporter of the development of social forestry business groups (KUPS) in Central Lombok using normative research methods. The location of IAD in Central Lombok is located in HKm Bina Lestari and HKm Tirte Urip with the theme of AID Agroforestry Mandalika integrated with tourism integrated tourism spectrum of KEK Mandalika. KUPS in both HKm are outside the area of ​​DPD NTB Province and KSPD Central Lombok Regency. Although outside the area, IAD Agroforestry Mandalika remains integrated with regional tourism policies because the location of both HKm is in the same area as KSDP Kuta Mandalika, Pujut District, Central Lombok. The role of IAD in supporting the development of KUPS businesses can be measured using 4 criteria as formulated in the objectives of IAD Agroforestry Mandalika. 1). First Scheme and Role of Stakeholders Implementing IAD Agroforestry Mandalika, 2). Economic Scale and Added Value of Products Inside and/or Outside Forest Areas, 3). KUPS Upgrades to Platinum Class and even beyond 4). There is an increase in per capita income in KPS and the availability of more jobs. Keywords: IAD, Business Development, KUPS, KEK Mandalika.
Pemahaman Terhadap Aspek Hukum Cyberbullying dalam Kehidupan Remaja di MA Al-Intishor Mataram Amalia, Ayu Riska; Raodah, Putri; Taufik , Zahratul Ain’
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v2i2.42

Abstract

Berkembangnya teknologi, di mana hampir semua interaksi sosial saat ini terjadi di dunia maya, membuat perundungan yang semula terbatas pada ruang fisik bertransformasi ke dalam bentuk yang baru yang kita kenal sebagai cyberbullying. Hal ini membutuhkan perhatian serius, khususnya di kalangan remaja sebab dapat mencederai perkembangan psikologis, sosial dan emosional mereka. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan di ruang siber ini , seperti dengan memberikan  penyuluhan hukum dan edukasi terpadu dengan mengadakan sesi penyuluhan untuk menjelaskan dampak cyberbullying dan implikasi hukumnya kepada para remaja. Kegiatan semacam ini berfungsi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan remaja serta meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya dan implikasi hukum perundungan cyberbullying. Oleh karena ini kegiatan penyuluhan ini dilakukan di salah satu sekolah di Kota Mataram yakni di MA Al-Intishor. Pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan dengan melakukan sosialisasi dan pemaparan materi secara langsung tentang bahaya cyberbullying dengan menekankan terhadap pemahaman aspek hukum cyberbullying.  Dari hasil refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak siswa atau siswi sekolah ini menjadi korban cyberbullying.  Kurangnya pemahaman akan dampak dan aspek hukum dari cyberbullying membuat mereka  menormalisasi tindakan tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan sosialisasi dampak cyberbullying, para siswa menjadi paham dampak dan bahaya cyberbullying. Para siswa pun berkomitmen untuk lebih berhati-hati, menjaga ketikan & tulisan dan lebih bijak dalam bersosial media.
Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pengunggahan film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta Utami, Dayang Sasa Sismia; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.3270

Abstract

This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia bari, Abdulbari; Raodah, Putri
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4693

Abstract

The purpose of this research is to determine the legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and BAPPETI Regulation No. 7 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets That Can Be Traded. This research uses a type of empirical normative research. The study results and discussion of digital investment, such as cryptocurrency, create a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated by CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and must provide information and protect investors' assets. The Investment Law and other rules protect investors, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transaction Law. This protection is essential to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategies to provide legal protection for investors are education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also essential, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, protect, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.