<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Manulai II berdasarkan indikator input, proses, dan output menurut Sedarmayanti (2009). Hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas program ini belum maksimal. Dari sisi input, ditemukan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada panitia ajudikasi BPN dan kelurahan, yang berdampak pada kinerja dan kualitas pelayanan karena harus merangkap tugas. Banyak masyarakat juga masih minim pengetahuan terkait prosedur dan persyaratan, menyebabkan pengembalian berkas tidak lengkap. Aspek Anggaran/Biaya meskipun secara teknis sesuai petunjuk, mengalami pemangkasan pasca-COVID-19 dan masyarakat masih dibebani biaya signifikan (sekitar Rp500.000 per bidang) yang menimbulkan keluhan karena program dianggap tidak sepenuhnya gratis. Fasilitas yang tersedia juga belum sepenuhnya memadai, dengan keterbatasan perangkat survei digital dan kondisi alat yang usang/tidak akurat, memperlambat proses pengukuran dan memengaruhi presisi data. Pada aspek proses, Penyuluhan/Sosialisasi program PTSL tidak dilakukan secara komprehensif dan kurang melibatkan masyarakat secara langsung, seringkali hanya dilakukan satu kali dan terbatas pada perangkat RT/RW. Hal ini menyebabkan banyak warga tidak mendapatkan informasi utuh, menimbulkan kebingungan, keraguan, dan menghambat partisipasi. Meskipun Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak berjalan cukup baik, terdapat tantangan signifikan berupa 50 bidang tanah sengketa/adat dan 55 hektar tanah di kawasan hutan yang tidak dapat didaftarkan, serta kejelasan statusnya belum tuntas. Pemeriksaan Tanah juga menghadapi kendala masalah tumpang tindih kepemilikan pada beberapa bidang tanah akibat transaksi tanpa pembaruan data di BPN, yang hingga kini belum terselesaikan meskipun kelurahan aktif memfasilitasi mediasi. Pada sisi output, program PTSL di Kelurahan Manulai II belum sepenuhnya efektif. Meskipun 1.715 sertifikat telah diterbitkan dan memuaskan sebagian penerima, target awal penerbitan (3.353 sertifikat) belum tercapai, dengan 1.638 bidang tanah masih belum bersertifikat. Lebih lanjut, kualitas sertifikat yang diterbitkan bermasalah karena adanya kesalahan data (nama, luas, batas tanah), menimbulkan kekecewaan dan mengharuskan masyarakat menjalani proses perbaikan yang panjang. Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan penambahan jumlah panitia ajudikasi dan peningkatan fasilitas survei oleh BPN. Kelurahan Manulai II perlu melakukan sosialisasi berkala dan melibatkan masyarakat secara langsung, berkoordinasi dengan BPN terkait biaya, dan memperjelas status tanah bermasalah. Masyarakat diharapkan lebih proaktif mencari informasi dari sumber resmi (kantor lurah dan BPN) dan berpartisipasi aktif dalam program PTSL.]]>
