<![CDATA[Pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Namun, tantangan seperti ketidakharmonisan regulasi, keterbatasan kapabilitas organisasi, serta rendahnya literasi digital masih menjadi kendala dalam pengawasan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi, budaya organisasi, literasi digital, dan kapabilitas organisasi terhadap kinerja pengawasan PSE serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan. Menggunakan pendekatan mixed-method dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini melakukan uji hipotesis menggunakan SmartPLS untuk mengukur hubungan antar variabel serta In-Depth Interview, analisis SWOT, dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk merumuskan strategi yang optimal. Hasil uji SmartPLS menunjukkan bahwa regulasi, budaya organisasi, dan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas organisasi, dengan koefisien jalur masing-masing sebesar 0.37, 0.319, dan 0.216. Selain itu, kapabilitas organisasi, regulasi, budaya organisasi, dan literasi digital juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengawasan PSE, dengan koefisien jalur masing-masing sebesar 0.198, 0.291, 0.209, dan 0.284. Hasil In-Depth Interview juga mengonfirmasi bahwa meskipun regulasi dan budaya organisasi memiliki dampak besar, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi. Berdasarkan hasil analisis QSPM, strategi utama yang diusulkan meliputi harmonisasi regulasi melalui transformasi digital, peningkatan literasi digital masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan big data dalam pengawasan PSE. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan PSE tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga memerlukan peningkatan kapabilitas organisasi, reformasi budaya kerja, serta adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengawasan digital.]]>
