Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Jurnal Legislasi Indonesia
Makarim, Muhammad Haris
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta: Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Makarim, Muhammad Haris
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 2 (2023): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i2.719

Abstract

Indonesia mencantumkan dalam dasar negaranya mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh warga negaranya. Namun, kondisi udara di Jakarta sejak Juni hingga Oktober 2023 menunjukkan adanya polusi udara yang cukup berbahaya dan mengancam kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana arah politik hukum dan hak asasi manusia Indonesia pasca putusan Pencemaran Udara di Jakarta nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar hak asasi manusia karena gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan hak masyarakatnya atas lingkungan yang sehat. Kondisi politik hukum di Indonesia saat ini baik dari segi aturan hukum lingkungan dan implementasinya menunjukkan adanya keharusan yang bersifat krusial untuk melakukan pembaharuan, pengawasan, dan pembinaan kepada aparatur penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
Politik Hukum Living Law Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP Wijayanto, Enggar; Makarim, Muhammad Haris
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i2.1354

Abstract

Akomodasi Living law atau hukum yang hidup di masyarakat ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan kerangka reformasi hukum pidana berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Muncul persoalan terkait living law yang dinamis akan menjadi kaku dipengaruhi formalisasi ke dalam Perda tentang Tindak Pidana Adat. Oleh karena itu, tulisan akan menganalisis bagaimana pengaruh living law dalam paradigma politik hukum dan hak asasi manusia terhadap orientasi penegakan hukum di Indonesia. Menggunakan model penelitian pustaka, serta pendekatan yuridis-normatif dan dielaborasikan dengan pendekatan sosio-legal, hasil penelitian menunjukan formulasi living law dalam politik hukum pidana pasca UU KUHP merupakan langkah progresif untuk menciptakan sistem hukum sesuai cita hukum nasional bangsa Indonesia. Pelaksanaan living law ke dalam rancangan Perda Tindak Pidana Adat menjadi isu krusial yang harus diperhatikan terkait eksistensi dan relasi penegakan hukum yang proporsional. Perspektif hak asasi manusia juga menjelaskan perlunya formulasi secara jelas terhadap konsep perda tindak pidana adat untuk mencegah adanya gross violant of human rights.
Co-Authors Wijayanto, Enggar