Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) Damayanti, Arisma; Halimah, Firdatul; Ramadhani, Reva Khoirotul; Nurin N, Tabita Vasya; Ambarwati, Ulfa Khusnul; Salsabela, Zami
Jurnal Ekshis Vol 3 No 1 (2025): JURNAL EKONOMI, SYARIAH DAN STUDI ISLAM
Publisher : Yayasan Haiah Nusratul Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59548/je.v3i1.361

Abstract

Humans, as social beings, are often involved in legal relationships that may lead to disputes. To resolve such conflicts peacefully, Alternative Dispute Resolution (ADR) offers a non-litigation solution that is more efficient and cooperative. In Indonesia, although peaceful settlement has existed within traditional practices, the development of ADR has progressed more rapidly in Western countries. This study employs a descriptive qualitative approach through literature review to examine ADR mechanisms in resolving contractual disputes. Such disputes arise from violations of contractual rights and obligations, and may be resolved through litigation or alternative methods such as mediation and arbitration. A case study on a land sale agreement illustrates that a party who has not received full payment is entitled to withhold their obligations, in accordance with the principle of exceptio non adimpleti contractus. This research also highlights the importance of strengthening ADR education in universities to prepare legal practitioners capable of handling disputes outside of court
Rasionalitas Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Thrifting): Anlisis Terhadap Penegasan Ilegalitas Dalam Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: The Rationality of the Thrifting Import Ban Policy: An Analysis of the Affirmation of Illegality in the Statement by Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa Ramadhani, Reva Khoirotul; Habibillah, Dovi Iwan Mushtofa
Economic and Education Journal (Ecoducation) Vol. 8 No. 1 (2026): Economic and Education Journal (Ecoducation)
Publisher : Pendidikan Ekonomi, Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/ecoducation.v8i1.2886

Abstract

Perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) di Indonesia telah berkembang sebagai respons terhadap daya beli masyarakat yang terbatas dan menjadi sumber sumber penghidupan bagi usaha mikro dan kecil. Namun, pemerintah telah melarang impor pakaian bekas melalui berbagai peraturan yang kemudian diperkuat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan hal tersebut ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia, meninjau substansi pernyataan Menteri Keuangan yang menegaskan ilegalitasnya, serta mengeksplorasi dampaknya bagi usaha thrifting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur riview terhadap undang-undang dan peraturan, studi kebijakan publik, serta hasil penelitian empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki rasionalitas hukum dan normatif yang kuat karena bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, dan menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan. Namun, rasionalitas kebijakan ini masih terbatas karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi bisnis thrifting. Penegasan ilegalitas oleh Menteri Keuangan berfungsi sebagai komunikasi kebijakan yang memperkuat konsistensi penegakan hukum, namun pada saat yang sama menciptakan ketidakpastian dan tekanan ekonomi bagi usaha mikro. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas perlu didampingi oleh kebijakan pendukung yang adaptif dan adil agar tujuan melindungi kepentingan nasional dapat sejalan dengan keberlanjutan ekonomi usaha thrifting.