Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI)
Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Etika dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwobo dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Aulia, Fara; Jagistha, Farraz Vania; Suci, Indah Meisyana; Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai pelanggaran etika dalam ruang sidang dengan menyoroti kasus Firdaus Oiwobo sebagai studi kasus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat mekanisme pengawasan kode etik di lingkungan peradilan. Pendekatan yuridis dan analisis empiris akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penegakan kode etik profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Fokus penelitian ini adalah pelanggaran etika dalam ruang sidang yang terjadi pada kasus Firdaus Oiwobo serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kasus Firdaus Oiwobo menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran etika dapat berdampak serius terhadap karier seorang advokat serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum.
Tanggung Jawab Platform Digital dan Perlindungan Hak Korban: Analisis Intermediary Liability di Indonesia Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17878801

Abstract

A critical evaluation is needed of Indonesia's legal framework in dealing with Online Gender-Based Violence, particularly revenge porn and cyberbullying. The research focuses on evaluating the effectiveness of Indonesia's Intermediary Liability in forcing global Electronic System Operators to takedown illegal content, and the compatibility of Restorative Justice with technical recovery for victims, namely the Right to Erasure. Through a normative-analytical approach, it was found that current administrative sanctions against global Electronic System Operators, such as fines, fail to create a deterrent effect due to jurisdictional constraints. In addition, they often become pseudo-resolutions because the focus on reconciliation ignores the main technical problem, namely the content that is still circulating, which perpetuates the trauma of victims. It is recommended to adopt a Fast-Track Removal mechanism managed by an independent authority with quasi-judicial powers. Furthermore, the establishment of the Right to Erasure as a mandatory and verifiable requirement in every Online Gender-Based Violence Restorative Justice agreement, reinforced by progressive operational sanctions based on the Personal Data Protection Law, is essential for comprehensive protection of victims.
Co-Authors Aulia, Fara Jagistha, Farraz Vania Mulyadi M, Mulyadi Suci, Indah Meisyana