Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelanggaran Etika dalam Ruang Sidang: Kasus Firdaus Oiwobo dan Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Aulia, Fara; Jagistha, Farraz Vania; Suci, Indah Meisyana; Fadhila, Gusti Tiya Yolanda Nur; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai pelanggaran etika dalam ruang sidang dengan menyoroti kasus Firdaus Oiwobo sebagai studi kasus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat mekanisme pengawasan kode etik di lingkungan peradilan. Pendekatan yuridis dan analisis empiris akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penegakan kode etik profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus normatif, yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Fokus penelitian ini adalah pelanggaran etika dalam ruang sidang yang terjadi pada kasus Firdaus Oiwobo serta bagaimana implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kasus Firdaus Oiwobo menjadi contoh konkret bagaimana pelanggaran etika dapat berdampak serius terhadap karier seorang advokat serta kepercayaan publik terhadap profesi hukum.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Yuliana, Adelia; Nabilla , Anissa; Suci, Indah Meisyana; Nurbaety, Setia Nanda; Marsal, Irsyaf
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.