Khalid Siddiq, Nakzim
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia Khalid Siddiq, Nakzim; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7180

Abstract

Penerapan konsep Environmental Social and Governance (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. ESG dipandang sebagai kerangka penting dalam mewujudkan perizinan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penyusunan standar ESG nasional, peningkatan kapasitas daerah, serta digitalisasi perizinan berbasis ESG untuk memperkuat tata kelola investasi yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi ESG diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing investasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Penguatan Prinsip ESG dalam Reformasi Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha di Indonesia Khalid Siddiq, Nakzim; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7180

Abstract

Penerapan konsep Environmental Social and Governance (ESG) menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia. ESG mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam pengambilan keputusan, menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. ESG dipandang sebagai kerangka penting dalam mewujudkan perizinan yang tidak hanya efisien secara administratif tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disharmonisasi regulasi, lemahnya kelembagaan pengawas, hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha. Penyusunan standar ESG nasional, peningkatan kapasitas daerah, serta digitalisasi perizinan berbasis ESG untuk memperkuat tata kelola investasi yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab. Integrasi ESG diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing investasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL Achmad Fathoni, Lalu; Khalid Siddiq, Nakzim; Kusuma Wardani, Nizia
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026 : In Press
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6190

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pasar melalui platform e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya. Penelitian ini secara khusus membahas interaksi jual-beli melalui e-commerce. E-commerce adalah proses transaksi jual beli produk atau layanan yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, khususnya jaringan internet. Meskipun memberikan kemudahan, era digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti risiko keamanan data, kejahatan siber, dan ketidaksesuaian regulasi. Tantangan tersebut muncul karena UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum dapat mengakomodasi transaksi digital sehingga konsumen rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, dan peredaran barang palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat menggunakan konsep perlindungan preventif dan represif, sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan.