Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum Nango, Hamdan; Waraga, Moh. Suryansyah R.; Moonti, Roy Marthen; Kasim, Muslim A.
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.887

Abstract

This paper discusses in depth the juridical review of the Draft Law on the Indonesian National Army (RUU TNI), by highlighting two key principles in the Indonesian constitutional system, namely civilian supremacy and the principle of the rule of law. Civilian supremacy places civilian authorities - especially the president and parliament - above military institutions in state policy-making, as a guarantee that military power does not become an autonomous force that can intervene in civilian political and governance processes. In this context, the role of the TNI must be placed proportionally and in accordance with the mandate of the constitution, especially Article 30 of the 1945 Constitution which affirms that the TNI as a means of state defence is subject to state policies and political decisions.Through a normative-analytical approach, this article examines the substance of the TNI Bill, including clauses governing the TNI's main tasks, its involvement in military operations other than war (OMSP), as well as authorities that could potentially have multiple interpretations if not accompanied by strict legal supervision and restrictions. Although this bill appears to respond to global dynamics in modern military governance, a number of provisions in it raise concerns about the imbalance between civilian and military power. If not anticipated with an effective civilian control system and transparent accountability mechanisms, the TNI Bill has the potential to deviate from the principles of the rule of law.
Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi Moh Suryansyah R. Waraga; Nango, Hamdan; Rahmatullah C. Nurdin; Ismail, Nurwita
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 4 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66618/5ntbxs05

Abstract

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.