Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Lingkungan Anggota PKK Merjosari Hery Setiawan; Gasper Doroh; Ferdinan Pakage; Darmawati Darmawati
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 3 (2024): Mei : Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v2i3.4663

Abstract

This study aims to understand the understanding and attitude of PKK members in the Merjosari environment to the minimum age limit of marriage stipulated in law no. 16 of 2019 on amendments to law No. 1 of 1974 on marriage, and to explore the impact of legal counseling in raising public awareness of the issue of early marriage. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), and participatory observation. Informants of this study were members of PKK Merjosari who were selected by purposive sampling. The results showed that most PKK members were already aware of changes in the minimum age for marriage, but their understanding of the long-term impact of early marriage on health, education, and social welfare was still limited. Attitudes toward early marriage tend to favor such changes, arguing that early marriage risks hindering education and health. The legal counseling provided received a positive response, although some members still felt that the information provided was less in-depth and more theoretical. Legal counseling is proven to affect the change in attitudes of PKK members, who are now more aware of the importance of regulating the minimum age of marriage for the protection of women and children.
Peningkatan Pemahaman tentang Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukum untuk Perempuan Selama Pandemi COVID-19 di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Indra Rukmono; Gasper Doroh; Husnul Hakim; Brilian Ahmad Sugiono
JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 3 (2024): Mei : Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/japm.v2i3.4680

Abstract

. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan. Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hukum perkawinan dan hak-hak perlindungan hukum selama masa pandemi. Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Metode yang digunakan meliputi survei awal, penyusunan materi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada semua aspek yang disampaikan, termasuk syarat perkawinan, hak perempuan, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta prosedur hukum selama pandemi. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan hukum sebagai upaya strategis dalam melindungi hak perempuan dan memastikan pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum di tengah tantangan pandemi. Rekomendasi disampaikan agar program edukasi hukum berkelanjutan dan layanan pendampingan hukum lebih dioptimalkan untuk mendukung masyarakat, khususnya perempuan, di Kecamatan Pakis dan wilayah sekitarnya.