Sunggara, M. Adystia
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Cases Based on the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Muhamad Nur, Newaldy Fatiha; Sunggara, M. Adystia; Pratama, M. Ilham Wira
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1273

Abstract

This study discusses the application of restorative justice principles in corruption cases based on Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number B-765/F/FD/04/2018. The emergence of this policy is one of the alternative efforts to resolve small-scale corruption cases more efficiently, namely through the recovery of state losses without having to go through a lengthy legal process. This study aims to analyze the extent to which the principles of restorative justice have been applied and to identify various obstacles encountered in its implementation. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that although this approach provides opportunities for faster recovery of state losses, its implementation still faces various obstacles, such as the lack of a strong legal basis in anti-corruption laws, concerns about abuse of authority, and resistance from the public because it is perceived as reducing the deterrent effect. Therefore, regulatory updates and strict oversight are needed to ensure that this policy is implemented fairly, transparently, and maintains the integrity of corruption eradication efforts
Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum Sunggara, M. Adystia; Hariansah, Syafri
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.59

Abstract

Salah satu persoalan yang perlu dikaji secara akademis untuk menemukan jawaban akademis adalah persoalan budaya hukum dosen terhadap kepatuhan protokol kesehatan selama pandemi COVID 19 khususnya dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang. Dalam dua tahun terakhir COVID 19 membawa dampak serius hampir diseluruh aspek kehidupan. Meskipun ditengah pandemi seperti saat ini pendidikan merupakan hal terpenting dan tidak dapat dikesampingkan bagi sebuah negara. Pandangan ini tentu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 31 ayat (1) yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sebagai satuan pendidikan Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang merupakan sektor pendidikan yang terkena imbas kebijakan pembelajaran selama pandemi COVID 19. Kebijakan-kebijakan baik dari KEMDIKBUD maupun Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah II telah diaplikasikan kedalam sistem pendidikan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan. Dalam merespon kebijakan pusat ini ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum mengeluarkan surat keputusan Nomor 171/ST.01.1/III/2021 tentang pembelajaran tatap muka di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang selama pandemi COVID 19. Meskipun ketua Sekolah Tinggi telah menginstruksikan 5 point tersebut, faktanya civitas akademika mengenyampingkan instruksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada aspek legal. Selain itu, penelitian ini melihat sejauhmana kepatuhan civitas akademika dalam memahami dan menaati sebuah aturan melalui pendekatan Lawrance Friedman.