Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.857
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Renaissance LEGAL BRIEF Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Fakta Hukum (JFH) PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Jurnal Legalitas
M. Ilham Wira Pratama
STIH PERTIBA Pangkalpinang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law) Pratama, M. Ilham Wira
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 1 (2022): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i1.12343

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai kejahatan serius (serious crime) yang berskala global dan terorganisasi sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Dikarenakan tergolong sebagai kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang harus berorientasi kepada efektifitas penjatuhan sanksi dan bukan semata-mata menghukum pelaku karena telah melakukan perbuatan pidana untuk memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya, namun juga harus dipertimbangkan agar jangan sampai negara justru dirugikan atas dijatuhkannya Sanksi Pidana tersebut. Oleh sebab itu, Tindak Pidana Pencucian Uang perlu ditinjau dari perspektif keekonomian karena pendekatan normatif saja tidak selalu efektif terhadap tindak pidana yang bermotif ekonomi, sehingga Tindak Pidana Pencucian Uang perlu untuk ditinjau dari perspektif economic analysis of law khususnya terhadap sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip economic analysis of law diterapkan terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah menerapkan prinsip-prinsip economic analysis of law meskipun terdapat sebagian kecil dari prinsip-prinsip tersebut yang tidak diterapkan, dikarenakan pendekatan normatif (hukum pidana) yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia M. Ilham Wira Pratama
Lex Renaissance Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol4.iss1.art4

Abstract

Corruption has been categorized as extraordinary crime, because it does not only harm the country’s finances, but it is also a violation of the social and economic rights of the community. Accordingly, it can be seen that there is a link between corruption and human rights violation, namely the fundamental social and economic rights of the community. In addition, there is a Court Decision on corruption that ascertains human rights violation as an aspect for the judges' consideration, which is the Supreme Court Decision Number 1616 K/Pid.Sus/2013. Thus, it is necessary to acknowledge: is corruption a violation of human rights? What are the criteria for corruption to be deemed as a violation of human rights? Why the criteria for corruption to be deemed as a violation of human rights need to be taken into consideration by the judge in passing the decision? The type of this study is normative legal research by using two methods which are statute and philosophical approaches, to be analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that there is a link between corruption and human rights violations, corruption is categorized as a violation of human rights if the criminal act of corruption intersects with the violated human rights, therefore human rights violation caused by corruption should be made as a consideration by judge in his decision because the judge’s decision must be comprehensive in order to realize an ideal decision that reflects the value of justice, legal certainty, and legal benefits, and on the other hand, human rights is a fundamental element, therefore it should not be ignored in the judge’s consideration in making the verdict.
Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia M. Ilham Wira Pratama
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 4, No 1 (2023): March
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v4i1.17568

Abstract

The criminal justice system aims to enforce material criminal law and formal criminal law. The parts in a legal system in principle should not be in conflict, conflict, or overlap with each other. However, the offense of expressing hatred is regulated in more than one criminal law legislation (overlapping) so that this has the potential to affect the law enforcement process in the criminal justice system. So it is necessary to know what the implications are in the criminal justice system, especially at the pre-prosecution stage. The research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the overlapping provisions of criminal law regarding hate speech have implications for the stagnation of the case process at the pre-prosecution stage, because of the potential for back and forth case files between investigators and public prosecutors because both of them can have different opinions and stances regarding the hate speech article that will be applied, so as to be detrimental to the suspect's right to obtain legal certainty and the quick and simple judicial process will be neglected.
Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Pratama, M. Ilham Wira
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i3.24083

Abstract

Sentencing guidelines are one of the main things that from the substance of criminal law reform in the Indonesian Criminal Code. With the stipulation of sentencing guidelines in the Indonesian Criminal Code, judge have clear guidelines, especially regarding matters that must be considered in handing down a sentence in the form of a sentence, but this raises questions regarding the judge’s obligation to follow these guidelines, considering that judges have freedom in handing down decisions. The aim of this research is to find out how to apply the things that must be considered by judges as determined by the Criminal Code in their decisions in the form of punishment. The research method used in this research is normative research, with a statutory and conceptual approach. The research results show that judges are obliged to apply all the provisions mentioned in Article 54 paragraph (1) of the Criminal Code in the criminal decisions they hand down, and if the provisions in question are not implemented then the decision is null and void
STRATEGI PEMASARAN IKAN ASIN DI SUNGAI TEBUK KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH M. Ilham Wira Pratama; Astuti , Nelly; Riski, Muhammad Ikbal; Kholid, Idham; Darmita, Eva
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 3 No. 01 (2025): JANUARI 2025
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa KKN kelompok 9 Kecamatan Lubuk Besar yaitu melakukan kegiatan stratergi pemasaran ikan asin di Sungai Tebuk. Dusun Sungai Tebuk merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar. Dusun Sungai Tebuk berada di pesisir pantai yang mempunyai potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan, dimana mayoritas mata pencaharian warga setempat adalah nelayan yang separuh ikannya diolah menjadi ikan asin. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi pasar, tantangan yang dihadapi produsen ikan asin lokal, serta peluang pengembangan usaha di wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu menggunakan metode pelatihan yakni kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pengembangan strategi pemasaran ikan asin di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, telah menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap industri lokal dan masyarakat setempat. Implementasi strategi yang komprehensif, meliputi diversifikasi produk, inovasi dalam pengolahan dan pengemasan, serta perluasan pasar, telah berhasil meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk ikan asin Lubuk Besar.
Legal Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Cases Based on the Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Muhamad Nur, Newaldy Fatiha; Sunggara, M. Adystia; Pratama, M. Ilham Wira
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1273

Abstract

This study discusses the application of restorative justice principles in corruption cases based on Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number B-765/F/FD/04/2018. The emergence of this policy is one of the alternative efforts to resolve small-scale corruption cases more efficiently, namely through the recovery of state losses without having to go through a lengthy legal process. This study aims to analyze the extent to which the principles of restorative justice have been applied and to identify various obstacles encountered in its implementation. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that although this approach provides opportunities for faster recovery of state losses, its implementation still faces various obstacles, such as the lack of a strong legal basis in anti-corruption laws, concerns about abuse of authority, and resistance from the public because it is perceived as reducing the deterrent effect. Therefore, regulatory updates and strict oversight are needed to ensure that this policy is implemented fairly, transparently, and maintains the integrity of corruption eradication efforts
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pratama, M. Ilham Wira
Jurnal Fakta Hukum Vol 1 No 2 (2023): Volume 2, No 1, Maret 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.266 KB) | DOI: 10.58819/jfh.v1i2.56

Abstract

Praktik tindak pidana perdagangan orang telah berkembang secara lintas negara dan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi juga melibatkan korporasi dalam melakukan praktik perdagangan orang. Berdasarkan perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang demikian itu, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lantaran perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinilai belum memadai untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, perlu dilakukan analisis terhadap undang-undang tersebut untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah konseptual dan perundang-undangan, serta pengumpulan bahan hukum dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berorientasi pada upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, namun masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi orang asing yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.
Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 Pratama, M. Ilham Wira
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 5 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v5i1.4148

Abstract

Purpose: This study aims to determine the applicability of the criminal aspects of the Supreme Court Regulations concerning the Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations when the Indonesian Criminal Code is in force. Methodology/approach: This research is normative legal research, which uses primary legal materials in the form of the Indonesian Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, secondary legal materials in the form of books and various legal research journals, and tertiary legal materials in the form of information obtained from the Internet. The research approach used is statutory and conceptual. The results of the analysis are presented in a qualitative descriptive manner, and conclusions are drawn in the final stage. Results: The criminalization of corporations in the Indonesian Criminal Code strengthens the applicability of the criminalization of corporations in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. Conclusion: PERMA No. 13/2016 regulates the formal and execution aspects of corporate punishment, while Article 56 of the Criminal Code complements it through substantive criminal provisions, thereby strengthening corporate criminal liability in Indonesia. Limitations: The scope of this research is limited to criminal law and the criminal system in corporations in Indonesia. Contribution: This research contributes to the development of knowledge in the field of criminal law and law enforcement, especially regarding the criminal system for corporations.
Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru Wira Pratama, M. Ilham; Daviska, Donis
Jurnal Fakta Hukum Vol 4 No 1 (2025): September
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v4i1.180

Abstract

Indonesia telah mempunyai hukum pidana yang terkodifikasi untuk menggantikan KUHP Lama yang masih berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, di mana salah satu kebaharuannya ialah terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim yang tidak terdapat pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman pemidanaan tersebut oleh hakim sebelum diberlakukannya KUHP Baru. Permasalahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru sudah dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan agar putusan yang dijatuhkan dapat benar-benar mewujudkan keadilan, mengingat bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP baru telah memuat aspek pertimbangan yang komprehensif bagi hakim. Meskipun baru akan diberlakukan tahun 2026, namun KUHP Baru telah mempunyai pedoman pemidanaan yang telah diakui dan disahkan oleh negara melalui undang-undang. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru sudah dapat dan sangat tepat untuk diterapkan oleh dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan meskipun KUHP Baru tersebut saat ini belum berlaku.
Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 Jo 114 UU Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika : Studi Kasus Narkotika Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai Tirtadinata, Delli Diari; Meliana, Yang; Wira Pratama, M. Ilham
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.49

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran jaksa dalam penerapan Dakwaan dalam Tindak Pidana Narkotika dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Dalam Kasus Narkotika khususnya pada penerapan pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif Surat Dakwaan merupakan surat yang berisikan penerapan Pasal-pasal yang di sangkakan kepada seorang yang di sebut tersangka dalam kasus pidana. Dasar Hukum Surat Dakwaan terdapat pada Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat Dakwaan. Di dalam tindak pidana Narkotika terdapat sebuah pasal 112 Jo 114 Uu Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika dimana kedua pasal tersebut merupakan pasal yang bisa di bilang bagi kaum awan merupakan pasal yang hampir sama dalam konteknya isi pasal. Dalam masalah terebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai Kekuasaan untuk menguraikan pasal – pasal tersebut kedalam suatu surat Dakwaan, Jaksa Penuntut umum dengan berlandaskan syarat formil dan materil menguraikan dengan sedetail mungkin agar penerapan pasal dengan jelas dalam surat Dakwaan.
Co-Authors Darmita, Eva Daviska, Donis Idham Kholid Meliana, Yang Muhamad Adystia Sunggara Muhamad Nur, Newaldy Fatiha Nelly Astuti Nelly Astuti Rendi Rendi Riski, Muhammad Ikbal Robi Rendra Tribuana Sunggara, M. Adystia Syafri Hariansah Tirtadinata, Delli Diari Zulkifli, Muhamad Aziz