Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Diah Ajeng Pangestu; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Vanesa Alexandra Caniago; Hasrinda Rizqi Pramassari; Rajwa Al Imtiyaz; Alan Saputra; Muhammad Reyvanza Anwar
Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat Vol. 4 No. 1 (2025): April : Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrafi.v4i1.4857

Abstract

This study examines the concept of hibah (gift) in Islamic law and its implementation in the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Through juridical-normative analysis, the research investigates how Islamic law principles regarding hibah have been transformed into national legislation through KHI and evaluates their implementation in religious court practices. The findings reveal that KHI has successfully harmonized Islamic jurisprudence with national legal requirements, particularly through articles 210-214, which regulate hibah procedures including limitations on gift amounts, beneficiary rights, and documentation requirements. However, challenges persist due to KHI's relatively weak position in the legal hierarchy as a Presidential Instruction rather than formal legislation, creating potential conflicts with other regulations. The study recommends strengthening KHI's legal status, updating its provisions to address contemporary issues, standardizing hibah procedures, and providing judges with appropriate discretionary space to ensure both legal certainty and substantive justice in hibah disputes.
Tinjauan Hukum terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Antara Kepentingan PAD dan Kepatuhan Wajib Pajak Tedy Irawan; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Diah Ajeng Pangestu; Marsya Amalina Djatmiko
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5073

Abstract

This study aims to review the legal aspects and impacts of the vehicle tax amnesty policy on increasing Regional Original Income or PAD due to late payment of vehicle tax, which has become one of the strategies adopted by local governments to optimize tax revenues and maintain the validity of vehicle data. This study uses normative juridical as its approach to review laws and regulations and uses relevant literature studies. The results of the study reveal that normatively, this policy has a strong legal basis and has been empirically proven to be able to increase tax revenues in the short term. However, there is a potential for a long-term decline if the policy is not accompanied by adequate supervision and education. Therefore, harmonious, transparent implementation and increased socialization are needed to avoid taxpayer misunderstandings. This study contributes to the understanding of the importance of balance between fiscal incentives and the powerlessness of regional tax governance.
Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak Hasrinda Rizqi Pramassari; Vanesa Alexandra Caniago; Rajwa Al Imtiyaz; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Tedy Irawan; Rafli Akbar Rafsanjani; Muhammad Razaq Firdaus; Diah Ajeng Pangestu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2912

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan ex-officio oleh hakim di Pengadilan Agama Indonesia dalam perkara hukum keluarga dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak. Studi ini menyoroti tantangan dalam penerapan kewenangan tersebut secara konsisten akibat perbedaan penafsiran prinsip hukum acara, khususnya asas ultra petita, yang sering membatasi tindakan hakim di luar permohonan formal para pihak. Selain itu, penelitian menyingkap kesenjangan antara keadilan prosedural formal dan keadilan substantif, dengan menekankan pentingnya judicial activism untuk melindungi kelompok rentan pasca perceraian. Penelitian ini mengusulkan penerapan konsep Family Court sebagai model holistik yang mengintegrasikan dukungan hukum, sosial, dan psikologis untuk meningkatkan penegakan dan monitoring putusan pengadilan. Pendekatan terpadu ini, didukung oleh reformasi kelembagaan dan tenaga profesional, berpotensi meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta mengubah Peradilan Agama menjadi sistem peradilan keluarga yang responsif.
Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah Erlingga Savril Maharani; Adinda Berliana Rizkita Anjani; Satrio Ageng Rihardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5663

Abstract

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam praktiknya,  masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.