Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Parameswari, Desak Andini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Masa Depan Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan dan Efektivitas Hukum Bagi Pekerja dalam Menghadapi Transformasi AI Anisah, Nur Fadiah; Handayani, Septy Amelia; Poernomo, R. Wahjoe; Parameswari, Desak Andini; Sogi, Manggala Nimara; Lisa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 2, MAY 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i2.56577

Abstract

In the current digital transformation era, many industrial companies are competing to utilize sophisticated technology based on Artificial Intelligence (AI) as a form of digital automation to replace repetitive tasks that aim to reduce dependence on human workers and budget efficiency for companies. This study focuses on the problem of the presence of AI replacing the role of workers because competition is no longer limited to humans between humans, but must also compete with the sophistication of AI technology that is increasingly rapid and in greater needed by companies. This study aims to see how well the Indonesian employment law system is able to handle the challenges of the automation era, which has become an urgent reality and is no longer predictable. This study was compiled using a qualitative method with a literature study approach that aimed to build a critical analysis of digitalization and its impact on employment and industrialization policies. The results of this study showed that digital technology would not deterministically shape a new future, but the choices and logical consequences of a digital work pattern model that was different from the old pattern. The response to industrialization policies in the digital era must be able to answer the wave of disruption for the workforce. Policies in the aspect of education and training for affected workers are an urgency that cannot be ignored in the era of industrial automation.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI STUDI KASUS MOJOKERTO DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Anisah, Nur Fadiah; Handayani, Septy Amelia; Parameswari, Desak Andini; Harimurti, Yudi Widagdo
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i2.598

Abstract

Fenomena mutilasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sadis dan kejam yang menimbulkan keresahan serius di masyarakat serta menantang sistem hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keadilan. Kasus-kasus mutilasi yang marak terjadi memperlihatkan adanya celah dalam pengaturan hukum pidana yang belum secara spesifik mengantisipasi dan menanggulangi perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, urgensi pembaharuan hukum pidana menjadi krusial agar dapat merespons dinamika kejahatan mutilasi yang semakin bervariatif sekaligus menegakkan rasa keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan perspektif kriminologi yakni menganalisis tindak pidana mutilasi tidak hanya dari aspek normatif hukum tetapi juga dari dimensi penyebab, motif, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan kelemahan regulasi pidana saat ini, menelaah faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi pelaku mutilasi, serta menawarkan urgensi pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai mutilasi berdampak pada lemahnya efek jera dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana Indonesia diperlukan dengan memasukkan pengaturan spesifik terkait mutilasi, mempertimbangkan pendekatan kriminologi dalam pemidanaan, serta memperkuat kebijakan kriminal yang berpihak pada korban sekaligus masyarakat luas.
Co-Authors Anisah, Nur Fadiah Handayani, Septy Amelia Lisa Poernomo, R. Wahjoe Sogi, Manggala Nimara Yudi Widagdo Harimurti, Yudi Widagdo