Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syariah
Afandi, M. Irfan
Unknown Affiliation
Religion Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan konsumen berdasarkan klausula baku dalam kontrak digital sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang Soediono, Ricardo; Doroh, Gasper; Hidayat, A. Taufiq; Afandi, M. Irfan
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.2081

Abstract

Agreements found on online shopping websites, known as digital contracts, are binding for parties involved in electronic commerce. These include not only the business actors but also the platform providers acting as facilitators. Digital contracts often contain standard clauses unknowingly agreed upon by consumers. According to Article 1, point 17 of the ITE Law, electronic contracts are agreements made via electronic systems. Standard clauses are governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The rise of online commerce demands legal certainty to protect consumer rights. Consumer protection under the law ensures legal assurance for consumers in electronic transactions.
Problem Penambangan Emas Tanpa Izin Ditinjau Dari Aspek Negara Hukum Soediono, Ricardo; Doroh, Gasper; Hidayat, A. Taufiq; Afandi, M. Irfan
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2023
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v9i1.2083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga hal utama: pandangan hukum pidana terhadap masalah lingkungan seperti penambangan emas tanpa izin (PETI), solusi preventif dari perspektif etika, serta peran pemerintah dalam penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data berasal dari bahan tertulis (buku, jurnal, artikel), baik data primer maupun sekunder. Sanksi pidana bagi pelaku PETI berupa pidana penjara dan denda, serta pidana tambahan atau tindakan administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Manusia harus menyadari fungsi dan tanggung jawabnya dalam kehidupan, sehingga kesadaran moral menjadi langkah preventif terhadap kerusakan lingkungan. Pemerintah perlu berperan aktif melalui pendampingan, bantuan teknis, pembiayaan, serta kemudahan akses legalisasi agar pelaku PETI dapat beralih ke usaha yang sah.
Co-Authors Doroh, Gasper Hidayat, A. Taufiq Soediono, Ricardo