Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi dan Edukasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Internasional: Implikasi Keputusan Schrems II Bagi Pelaku Usaha Digital di Indonesia Humaira, Vina
Jurnal Pengabdian West Science Vol 4 No 05 (2025): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v4i05.2164

Abstract

Penghapusan Perjanjian Privacy Shield oleh Mahkamah Eropa melalui Keputusan Schrems II telah menimbulkan implikasi besar terhadap kebijakan hukum transfer data internasional antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa dan AS pun menyesuaikan kerangka hukum mereka melalui pembentukan Data Privacy Framework untuk memastikan perlindungan data yang memadai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha digital di Indonesia melalui mahasiswa magang di Kementerian Luar Negeri terhadap dinamika regulasi perlindungan data internasional serta relevansinya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Evaluasi terhadap UU PDP dilakukan dengan mencermati standar global dan praktik terbaik, serta menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong kepatuhan dan kesiapan Indonesia dalam ekosistem digital global.
Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Nurazizah, Siti; Humaira, Vina; Sumantri, Luthfiyya Junia; Aulia, Fira Luthfian
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.968

Abstract

Di Indonesia, rahasia dagang didefinisikan dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pemberlakuan undang-undang tersebut pada nyatanya menimbulkan beberapa permasalahan praktis pada bidang hak kekayaan intelektual yang tunduk pada sekuritas, seperti tidak adanya standar untuk menentukan nilai ekonomi dari hak kekayaan intelektual, karakter Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berbeda dengan benda yang disebutkan oleh Burgelijk Wetboek (BW), dan pengeksekusian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada regulasi tertulis dalam hukum, dan menggabungkan data-data primer, sekunder, serta tersier seperti jurnal dan beberapa media yang membahas berbagai aspek kegiatan rahasia dagang di Indonesia. Dengan terdapatnya ambiguitas dalam undang-undang tersebut selain yang dijelaskan di atas. Salah satunya adalah dalam definisi rahasia dagang itu sendiri, di mana batasan yang tepat mengenai informasi yang dapat dilindungi belum selalu jelas tertera dalam undang-undang. Selain itu, ketentuan mengenai prosedur perlindungan, hak, kewajiban, dan tata cara penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang juga dapat menjadi kabur atau ambigu dalam penerapannya. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan interpretasi yang beragam, sehingga mempersulit pelaksanaan atau penegakan hukum secara konsisten dan efektif terhadap pelanggaran rahasia dagang. Demikian pula, dalam konteks bisnis yang terus berkembang, undang-undang tersebut mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan agar tetap relevan dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap rahasia dagang di era modern.