<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam perspektif otonomi daerah pada bidang pertanian. Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan PERDA, masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu keterbatasan pemahaman tidak di imbangi dengan kemampuan eksekutif, hingga pada giliranya hanya menimbulkan tanggung jawab yang kurang bermanfaat bagi masyarkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan analisis data kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Merauke yang terlibat dalam proses pembentukan Perda, staf ahli, dan staf pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Merauke dan populasi ini juga didapatkan dari anggota dinas pertanian Kabupaten Merauke. Sampel dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka dalam proses legislasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anggota DPRD KabupatenMerauke dan anggota di dinas pertanian. data juga dikumpulkanmelalui studi dokumen, seperti Perda yang telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Merauke. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Merauke dalam pembentukan peraturan daerah PERDA tentunya sudah benar mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai dengan pelaksanaanya di sektor pertanian berkelanjutan kabupaten merauke, yang tentunya penyediaan infrastruktur dan perlindungan lahan sudah mengikuti mekanisme peraturan daerah yang ada. Akan tetapi masih adanya hambatan di sektor pertanian berkelanjutan ini yaitu partisipasi milenial atau anak muda di bidang ini yang tentunya dapat menghambat program pemerintah untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabu paten merauke.]]>
