Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA : IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA Manulang, Dewi Fortuna; Br. Sembiring, Tamaulina; Asrul, Dede; Zaskiandra, Aina; Purba, Arda Gerdana; Sihaloho, Jesika Oktaria
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik di Indonesia telah menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan pemerintahan, yang berdampak pada sistem peradilan, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Penyalahgunaan ini terjadi saat pejabat publik memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika. Tindakan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang menghancurkan integritas sistem pemerintahan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang terjadi di Indonesia, faktor-faktor yang mendasari praktik tersebut, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan metode yuridisnormatif dan analisis kualitatif, kajian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, keterbukaan dalam birokrasi, serta penegakan hukum yang tegas sebagai tindakan strategis untuk mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RESTRUKTURISASI KREDIT PASCA PANDEMI Fitrianto, Bambang; Manulang, Dewi Fortuna; Dharmawan, Andhika Tri; Batubara, Luthfi Alghifari; Sianturi, Sinta Grace Ika; Lestari, Suntya Indah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1990

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused a decline in economic activity and increased the risk of problematic credit, thereby endangering the stability of the financial sector, especially banking. To maintain the availability of cash in banks and help affected debtors, the government through the Financial Services Authority (OJK) is implementing a credit restructuring policy. This research uses a normative juridical approach and literature study to evaluate the legal basis, implementation, and impact of credit restructuring policies after the pandemic. The research results show that the restructuring policy has a strong legal basis. This is indicated by POJK No. 11/POJK.03/2020 and its derivative regulations, the Banking Law, and civil law principles (Article 1338 of the Civil Code). Although restructuring increases the stability of the financial system and benefits debtors economically, it also raises problems such as the risk of moral hazard and debtors' dependence on payment slack. Therefore, to ensure that this policy is successful in the long term, consistent monitoring and application of the precautionary principle is essential.