Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Publika FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Journal of Law
Fakhlur, Fakhlur
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Meinaky, Remarcho; Fakhlur, Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7526

Abstract

Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif kualitatif sementara penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kmenterian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.
PENANGANAN SECARA HUMANIS DALAM MENGHADAPI KEGIATAN UNJUK RASA YANG BERLANGSUNG SECARA ANARKIS Sanjaya, Satriya Kurnia; Fakhlur, Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8069

Abstract

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang didapat melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan unjuk rasa anarkis dapat berupa melakukan pemblokiran atau menutup seluruhnya jalan raya, melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan raya, melakukan sweping dan penutupan kantor pemerintahan, pengerusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas negara lainnya lewat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak seperti pemukulan, melempar batu kepada sasaran atau objek demonstrasi. Sementara Penanganan secara humanis dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa anarkis dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang dibuat dalam menangani kegiatan unjuk rasa. Diantaranya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara dan Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.
Arah Kebijakan Bantuan Hukum dalam Mendukung Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional dan Akuntabel Fakhlur, Fakhlur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i2.621

Abstract

Kepala Desa berperan sentral dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa dengan tanggung jawab yang besar dalam mengatur administrasi, keuangan, serta pembangunan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Kepala Desa kerap dihadapkan pada berbagai ancaman hukum, termasuk kemungkinan dikriminalisasi atas kebijakan yang sebenarnya sah menurut hukum. Oleh sebab itu, adanya perlindungan hukum bagi Kepala Desa sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, dan menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor c Tahun 2014 tentang Desa, negara memberikan dasar hukum yang kuat atas pentingnya dukungan berupa pendampingan dan bantuan hukum bagi Kepala Desa sebagai bagian dari penguatan otonomi desa dan perlindungan terhadap aparatur desa. Kesimpulan dari dari penelitian ini yaitu bahwa desa memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia dan perlu mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan agar dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan berkeadilan. Perlindungan hukum terhadap aparatur desa, khususnya Kepala Desa, sangat penting untuk mengantisipasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan peran negara dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum guna mencegah kriminalisasi serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan sesuai hukum.
Peran dan Kedudukan Scientific Crime Investigation dalam Hukum Pembuktian Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel) Muin, Irwan; Fakhlur, Fakhlur
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2014

Abstract

Scientific Crime Investigation (SCI) is used as a scientific approach in uncovering, investigating, and proving a crime. SCI utilizes technology and forensic science to dig up accurate and objective evidence, especially in cases of complex, obscure, planned crimes, or without direct witnesses. The formulation in this study is how the normative concept of Scientific Crime Investigation is in criminal procedural evidence law and what is the role and position of Scientific Crime Investigation in the practice of criminal case evidence. And the method used in this study is normative juridical, namely a legal research method that focuses on written legal norms, such as laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. This method is often referred to as doctrinal research, because it aims to find the principles, concepts, and applicable legal rules. The results of the study show that Scientific Crime Investigation (SCI) is a method of investigation and inquiry that emphasizes a scientific approach by utilizing forensic science and technology—such as digital forensics, DNA, ballistics, and forensic medicine—to reveal the material truth of a crime. This approach is very appropriate and effective, especially for uncovering crimes that are carried out in secret, planned, and without witnesses. SCI produces scientific evidence that is legally valid and has high evidentiary power, both in the investigation process by investigators, prosecution by prosecutors, and in the consideration of judges' decisions in criminal trials, as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA INSTAGRAM Fakhlur, Fakhlur
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.188

Abstract

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi dan lain-lainnya. Mengenai jual beli elektronik ini secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Dalam penyusunan penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bermaksud mengambarkan efektifitas aturan dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam jual beli online melalui media instagram. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap aturan hukum tentang jual beli online melalui media instagram. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji berbagai peraturan, artikel, buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan.Penelitian ini menjawab bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak dan Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi.
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Homo Seksual Di Bawah Umur: (Studi Kasus Putusan Nomor 377/Pid. Sus/2021/PN Nnk) Ramadhani, Annisa Sabrina; Fakhlur, Fakhlur; Fattinudin, Muhammad
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1690

Abstract

The perpetrators and victims of homosexual crimes in my research are adults and of the same gender. An adult who has sexual relations with a child means committing a criminal act, violating morals, and not being socially accepted because it is not considered normal. The author wants to conduct research by concentrating on the following issues: 1. How the law is used for the second crime of sexual violence. Nunukan District Court number 377/Pid.Sus/2021/PN. The author uses normative juridical research myths, a type of legal research that focuses on legal principles, rules, court decisions, and principles contained in laws and regulations. This method allows legal research to find and understand relevant legal substance and make strong legal arguments. The government must continue to review and update laws related to sexual violence to become more effective. This should be done to ensure that all types of sexual violence are clearly regulated and provide comprehensive protection, including adjusting provisions to meet the needs of society. In addition, the government should protect and assist victims of sexual violence by providing comprehensive medical and psychosocial services to help them recover, such as counseling, therapy, and good medical care. By following these suggestions, governments can strengthen the legal system, protect victims of sexual violence, and make the country fairer and safer.   Keywords : application of the law, seksual violence, obscenity, same
Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce: Persyaratan Hukum dan Implementasi dalam Era Digital Indonesia David, David; Fakhlur, Fakhlur
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1710

Abstract

The rapid evolution of the digital era has significantly transformed societal behaviors, particularly in how transactions are conducted in Indonesia. As technological advancements permeate various life aspects, there's a growing reliance on electronic contracts, especially within e-commerce. This study delves into the legal standards and practical application of electronic contracts in Indonesia, exploring how they meet traditional contractual requirements like mutual consent, capacity, specified object, and lawful purpose as outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The research employs a qualitative methodology, focusing on a comprehensive literature review to understand the existing legal frameworks and how they apply to electronic transactions. The analysis aims to bridge theoretical principles with real-world application, drawing from both primary and secondary sources to enrich the research findings. Results highlight that while electronic contracts facilitate efficiency and broader accessibility in transactions, there remain complexities in ensuring their validity and enforceability, particularly concerning the principles of good faith and contractual capacity. Significant legal interpretations still lean towards the necessity of written agreements despite the legal acceptance of electronic formats as binding agreements under Indonesian law. The study further observes a disparity in the legal recognition and practical application of electronic contracts, suggesting a need for clearer regulations and more robust consumer protection in the digital marketplace. Keywords: Electronic Contracts, E-commerce, Indonesian Civil Code, Contractual Law, Digital Transactions.
Co-Authors David David Fattinudin, Muhammad Meinaky, Remarcho Muin, Irwan Ramadhani, Annisa Sabrina Sanjaya, Satriya Kurnia