This Author published in this journals
All Journal Petitum
Muin, Irwan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MINUMAN DAN MAKANAN Asriani, K; Muin, Irwan; Saleh, Ahmad
PETITUM Vol 6 No 1 April (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.253 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i1 April.636

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektifitas hukum Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada produk minuman dan makanan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mecoba menganalisis bebrapa peraturan dan teori teori pandangan para tokoh terhadap efektiftas undang undang perlindungan konsumen. Adapun hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan bahwa pada hak konsumen di dalam Undang Undang perlindunagn konsumen adalah efektif karena sesuai dengan konsep hak ?hak konsmen yang ada dalam beberpa literatur. Kedua bahwa pada suatu pelanggaran yang dilakukan dalam undang undang perlindunagn konsumen adalah dapat di konsumen dapat melakukan tunntutan dengan tiga pendekatan yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.  The purpose of this study is to examine the legal effectiveness of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of beverage and food products in order to realize fair consumer protection in accordance with applicable regulations. The research method used is normative research by trying to analyze some rules and theories of the views of the figures on the effectiveness of consumer protection laws. The results of studies and research conducted that on consumer rights in the Consumer Protection Act are effective because they are in accordance with the concept of concession rights in several literatures. Secondly, in a violation committed in the consumer protection law it is possible for the consumer to conduct a claim with three approaches, namely civil law, criminal law, and administrative law.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS POLRESTABES MAKASSAR Idhan, Idhan; Muin, Irwan
PETITUM Vol 6 No 2 Oktober (2018): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.748 KB) | DOI: 10.1234/jh.v6i2 Oktober.639

Abstract

Penelitian ini fokus studi pada proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Makassar. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian bahwa Pertama, Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar  cukup efektif. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar  adalah: Sumber Daya Manusia yang belum memadai dari segi kualitas, Sarana dan Prasarana  yang belum lengkap, Koordinasi dan kerja sama antara penegak Hukum lainnya dan penyidik Tindak Pidana Narkotika sudah terjalin namun belum efektif, serta peran serta masyarakat yang sangat berpengaruh belum mendukung  terhadap Efektivitas  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. This research focus is on the process of investigating Narcotics Crimes in Makassar Police Department. The research method uses the juridical-sociological method. The results of the study that First, the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes is quite effective. Second, the factors influencing the effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Polrestabes are: Inadequate Human Resources in terms of quality, incomplete facilities and infrastructure, Coordination and cooperation between other law enforcers and Narcotics Criminal investigators have been established but not effective yet, and the very influential community participation has not supported the Effectiveness of Narcotics Criminal Investigations in Makassar Police.
STUDI PERBANDINGAN: REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIVE KAITANNYA DENGAN FUNGSI PARTAI POLITIK Patawari, Patawari; Muin, Irwan; Amir, Muhammad
PETITUM Vol 7 No 2 Oktober (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.776 KB) | DOI: 10.1234/jh.v7i2 Oktober.644

Abstract

Fungsi Rekrutmen Partai Politik Terhadap Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dibeberapa Negara, Oleh Patawari. Tujuan Penelitian ini Adalah untuk  mengetahui konsep Dan ketentuan rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap Calon anggota legislatif  dibeberapa Negara. Metode Yang digunakan Adalah menggunakan pendekatan konsep, Dan pendekatan perbandingan, terhadap beberapa negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, fungsi fungsi partai politik dalam melakukan rekrutmen bukan Hanya dilakukan tingkat legislatif, Dan Eksekutif, bahkan partai politik dapat melakukan rekrutmen untuk mengisi kursi yudikatif. dengan ketentuan bahwa partai politk diberikan ruang oleh konstitui atau perundang undangan.  Kedua, Terhadap beberapa negara dalam melakukan rekrutmen pada legislatif pada dasarnya bevariasi berdasarkan Konstitusi negara masing masing. Political Party Recruitment Function Against Recruitment of Candidates for Legislative Members in Several Countries, by Patawari. The purpose of this study is to find out the concepts and conditions of recruitment carried out by political parties against candidates for legislative members in several countries. The method used is to use a conceptual approach, and a comparative approach, for several countries. The research results show that First, the function of political parties in recruiting is not only done at the legislative level, and the executive, even political parties can recruit to fill judicial seats. provided that political parties are given space by constituents or legislation. Second, the number of countries in conducting recruitment to the legislature basically varies based on the Constitution of each country.