Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Gunawan, Frederich
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor Vallensia, Devita; Theonardo, Fico; Gunawan, Frederich; Collin W, Kelson
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4680

Abstract

Persoalan hukum muncul akibat wanprestasi perjanjian penunjukan distributor dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Kasus ini dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam kontrak, yang mengakibatkan pihak lain rug dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kronologi perkara, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dan pandangan hukum kontrak tentang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus yuridis normatif, yaitu menelaah putusan pengadilan terdahulu dan bagaimana konsep hukum perdata digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor wanprestasi, asas pacta sunt servanda, dan akibat hukum wanprestasi dalam mengambil putusan. Penelitian ini membahas tentang peran hukum kontrak dalam penyelesaian sengketa korporasi di Indonesia dan akibat wanprestasi perjanjian komersial dari sudut pandang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara prinsipal dan distributor di Indonesia.
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Wanprestasi Gunawan, Frederich
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4768

Abstract

“Perjanjian penunjukan distributor merupakan bentuk perikatan yang mengikat para pihak” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi wanprestasi yang berujung pada sengketa hukum. Penelitian ini menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor dengan mengacu pada putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT. “Putusan ini relevan karena melibatkan pencabutan izin usaha” (Putusan Nomor 264/G/2024/PTUN.JKT.) yang berdampak terhadap hubungan kontraktual antara perusahaan dan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “wanprestasi dalam perjanjian distribusi bisa terjadi karena kebijakan administratif pemerintah” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)), yang mempengaruhi kemampuan distributor dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Selain itu, putusan PTUN Jakarta dalam perkara ini melihat perlunya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat keputusan administrasi negara. Aspek wanprestasi dalam perjanjian distribusi tidak hanya bergantung pada perbuatan para pihak, tetapi juga pada kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dalam mengantisipasi dampak keputusan administrasi terhadap perjanjian bisnis.
Kewenangan Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dan Pura di Bali Vallensia, Devita; Gunawan, Frederich; Sutanto, Theodore Francisco Emmanuel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6793

Abstract

Sengketa pertanahan yang melibatkan tanah adat dan Pura di Bali sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama mengenai kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketidakjelasan batas kewenangan tersebut dapat menyebabkan masyarakat bingung dalam menentukan jalur hukum yang tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan absolut antara peradilan umum dan PTUN dalam penyelesaian sengketa tanah, serta mengkaji penerapannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya karena gugatan yang diajukan menggabungkan perbuatan melawan hukum oleh pihak perseorangan dan pejabat pemerintah, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme yang berbeda. Temuan ini memberikan pedoman bagi masyarakat dalam memilih Institusi Peradilan yang tepat dan menegaskan pentingnya regulasi yang jelas. Dengan demikian, sengketa pertanahan khususnya tanah adat dan Pura kedepannya dapat diselesaikan secara efektif sekaligus mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
Co-Authors Collin W, Kelson Sutanto, Theodore Francisco Emmanuel Theonardo, Fico Vallensia, Devita