Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Wijaya, Garren Octo
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat Wijaya, Garren Octo; Hanggono, Kevin Chandra; Pratama, Marcell Tirta; Fajar, Aldif Raja Putra; Anggraini, Lioni; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4876

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi Sinaga, Irene P. A. S; Wijaya, Garren Octo; Hanggono, Kevin Chandra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26337

Abstract

Dalam dunia hukum konflik tidak akan selalu bisa diselesaikan secara damai dan tanpa melalui jalur hukum. Hal ini meningkatkan minat pihak-pihak dalam perjanjian untuk menyertakan klausul Alternative Dispute Resolution (ADR), serta membuat klausul kontak ini semakin dipandang penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari jalur umum litigasi yang dilaksanakan di pengadilan. Klausul ADR memberikan pilihan dan opsi baru bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara praktis dan damai tanpa harus melalui proses peradilan yang cenderung jauh lebih panjang. Jurnal ini akan membahas mengenai urgensi ADR dalam kontrak, jenis-jenis ADR yang umum di Indonesia (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), dasar hukum beserta penerapan yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, manfaatnya dalam menciptakan kemudahan, memotong biaya, dan menjaga kerahasiaan antara pihak-pihak yang bersengketa dalam menjaga bisnis mereka. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menemukan bahwa ADR tidak saja sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik, tetapi juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim bisnis yang kondusif. Dengan demikian, mencantumkan klausul ADR dalam kontrak dapat menjadi pilihan yang lebih baik yang dapat melindungi kepentingan pihak-pihak, serta cenderung lebih praktis dari segi biaya dan waktu.
Urgensi Kriminalisasi Penyalahgunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan Siber di Indonesia Gunawan, Anneke Catlynne; Gunadi, Chaterine Grace; Prisilia, Elena; Wijaya, Garren Octo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37452

Abstract

Eskalasi teknologi Artificial Intelligence (AI) melalui fitur Deepfake telah menciptakan dimensi baru dalam tindak pidana penipuan online di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan manipulasi identitas visual dan auditori yang mampu mengelabui sistem verifikasi keamanan serta logika manusia. Penelitian ini mengkaji urgensi kriminalisasi terhadap penyalahgunaan Deepfake mengingat adanya kekosongan hukum (legal vacuum) pada regulasi saat ini. Dengan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan UU PDP belum secara spesifik menjerat tindakan pembuatan konten sintetik untuk tujuan jahat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana (criminal law policy) yang progresif melalui kriminalisasi spesifik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital.
Co-Authors Anggraini, Lioni Fajar, Aldif Raja Putra Gunadi, Chaterine Grace Gunawan, Anneke Catlynne Hanggono, Kevin Chandra Pratama, Marcell Tirta Prisilia, Elena Sinaga, Irene P. A. S Zebua, Johan Kristian