Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) PESHUM
Anggraini, Lioni
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pencurian Data Pribadi: Perspektif Hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura Raja, Andreas Bintang; Hakim, Irfan; Allan, Giovano; Anggraini, Lioni; Tombeg, Meiraate L. L.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27352

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, di mana pencurian data pribadi semakin marak dan berisiko merugikan individu, perusahaan, dan bahkan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi di tiga negara, yaitu Indonesia, Inggris, dan Singapura, dengan fokus pada hukum yang mengatur pencurian data pribadi serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Perbandingan ini mencakup kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum, cakupan regulasi, serta prosedur penanganan kasus pencurian data pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ketiga negara memiliki regulasi yang ketat, Inggris dan Singapura memiliki kebijakan yang lebih matang dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi dan penguatan lembaga pengawas. Pemerintah di ketiga negara memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi, baik melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, maupun edukasi kepada masyarakat dan sektor swasta.
Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat Wijaya, Garren Octo; Hanggono, Kevin Chandra; Pratama, Marcell Tirta; Fajar, Aldif Raja Putra; Anggraini, Lioni; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4876

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat dalam Perspektif Hukum Perdata Anggraini, Lioni; Fernando Lim; Kurnia Tanu Putra; Muhamad Bintang Guntoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12467

Abstract

Pembuktian merupakan aspek sentral dalam hukum acara perdata, dan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru berupa bukti elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, menelaah penerapannya pada kasus JAK TV & dua advokat, serta mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum melalui UU ITE, Perma No. 1 Tahun 2019, serta diperkuat dengan yurisprudensi yang menerima percakapan WhatsApp, email, maupun kontrak digital sebagai bukti sah. Dalam kasus JAK TV, bukti elektronik berupa invoice, kontrak kerja sama, rekaman siaran televisi, dan unggahan daring menjadi kunci untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) serta kerugian yang timbul. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait autentikasi, integritas data, keterbatasan kapasitas hakim, dan risiko manipulasi teknologi. Oleh karena itu, meskipun bukti elektronik telah diakui sah, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat peradilan agar lebih efektif dalam mewujudkan keadilan substantif di era digital.
Co-Authors Allan, Giovano Fajar, Aldif Raja Putra Fernando Lim Hakim, Irfan Hanggono, Kevin Chandra Kurnia Tanu Putra Muhamad Bintang Guntoro Pratama, Marcell Tirta Raja, Andreas Bintang Tombeg, Meiraate L. L. Wijaya, Garren Octo Zebua, Johan Kristian