Zebua, Johan Kristian
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Keefektifan Fungsi PTUN Sebagai Lembaga Peradilan Penjamin Kebenaran Masyarakat Wijaya, Garren Octo; Hanggono, Kevin Chandra; Pratama, Marcell Tirta; Fajar, Aldif Raja Putra; Anggraini, Lioni; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4876

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan penting dalam menjamin keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif pejabat publik. PTUN memiliki fungsi untuk menguji keabsahan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak masyarakat. Artikel ini mengkaji keefektifan PTUN sebagai lembaga yang dapat melindungi hak-hak masyarakat melalui pemahaman faktor hukum, politik, dan sosial yang mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, peran hakim PTUN dalam menjaga independensi dan objektivitas juga menjadi fokus utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki banyak kelebihan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat, namun tantangan seperti ketidaktahuan hukum di kalangan masyarakat, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengadilan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat independensi hakim, serta menyediakan dukungan yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan keefektifan PTUN dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Pembuktian Dalam Sengketa Konsumen Demonggreng, Yudhiran; Demonggreng, Yudhiran R V M; Ginting, Gavra Natadavie; Sarundajan, Joseph; Valentino, Justyn; Tirta, Marcell; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2870

Abstract

Pembuktian dalam sengketa konsumen menempati posisi penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan teknis, maupun akses terhadap dokumen produksi, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelaah bagaimana beban pembuktian diatur dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya UUPK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan-temuan konseptual mengenai ketidakseimbangan para pihak dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik secara normatif telah diletakkan sebagai instrumen korektif untuk membantu konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuktikan cacat produk atau kelalaian pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa penerapannya belum berjalan konsisten. Ketidakharmonisan antara UUPK dan hukum acara perdata, ditambah dengan variasi interpretasi aparat penyelesaian sengketa, membuat perlindungan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, beban pembuktian tetap kembali kepada konsumen, sehingga mekanisme pembuktian terbalik tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma, pedoman teknis yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar pembuktian terbalik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial TikTok dan YouTube (Studi Putusan Nomor 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn) Vallensia, Devita; Gunawan, Frederich; Emmanuel Sutanto, Theodore Francisco; Tirta, Marcell; Zebua, Johan Kristian
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.6748

Abstract

This study aims to analyze the application of criminal law to acts of blasphemy committed through social media, particularly in Decision Number 2771/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. This research is a normative juridical study employing statutory, case, and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the application of Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law has fulfilled the elements of the criminal offense, including intent and the potential to incite hatred based on SARA (ethnicity, religion, race, and inter-group relations). The judges’ considerations were based not only on juridical aspects but also on the social impact of the act and the defendant’s attitude during the trial. From the perspective of sentencing theory, the decision reflects a combined approach between retributive and preventive objectives. However, the effectiveness of criminal sanctions in creating a deterrent effect remains a challenge. The study also highlights the tension between freedom of expression and the protection of religious values in the digital era, emphasizing the need for preventive measures such as improving digital literacy and promoting religious tolerance within society.