Garuda - Garba Rujukan Digital

HAMBATAN SOSIAL DAN TEKNIS DALAM IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI WILAYAH 5T: STUDI KASUS IMEKKO, SORONG SELATAN Tuarita, Juniyanti; Banda, Abdulatip; Lusida, Nensy
Jurnal Paris Langkis Vol 5 No 2 (2025): Edisi Maret 2025
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/paris.v5i2.22307

Transformasi layanan administrasi kependudukan menuju sistem digital menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri. IKD dirancang untuk menggantikan KTP fisik dan memberikan kemudahan akses identitas secara daring. Namun, dalam pelaksanaannya di wilayah tertinggal seperti IMEKKO (Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan sekitarnya) di Kabupaten Sorong Selatan, implementasi IKD menghadapi berbagai hambatan sosial dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan masyarakat dan aparatur Dukcapil, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan sosial mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, serta belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah. Sementara itu, hambatan teknis meliputi keterbatasan jaringan internet, infrastruktur digital yang minim, serta kurangnya perangkat dan kompetensi teknis pada aparatur pelaksana. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya pendekatan adaptif berbasis lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan infrastruktur digital sebagai solusi implementatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah 5T.

Dinamika Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Urgensi Pengangkatan Karyawan SPPG menjadi PPPK) Lusida, Nensy; Tuarita, Juniyanti
Jurnal Paris Langkis Vol 6 No 2 (2026): Edisi Maret 2026
Publisher : PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/parislangkis.v6i2.24887

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas di Indonesia saat ini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah mengangkat karyawan SPPG menjadi PPPK. SPPG merupakan pelaksana program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan beragam polemik dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti juga berupaya menggali urgensi dari kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang– undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik- baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu memahami dinamika dari implementasi kebijakan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAMBANNYA PROSES PEMILIHAN RAJA DI NEGERI TIAL KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH Tuarita, Juniyanti; Lusida, Nensy
Jurnal Administrasi Terapan Vol. 1 (2022): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jat.v1i1.1806

The study entitled "Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu Subdistrict Central Maluku Regency". The problems to be solved in this study are What Are the Factors Affecting the Slow Process of the King's Election in the Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency? The objectives of this study can be stated as follows: a. As material for information to be used as a reference for further research. b. Adding to public (academic) discourse for the development of Government Science, which deals with factors that influence the slow pace of the King's election process in Tial Country, Salahutu District, Central Maluku Regency. c. As a reference material and contribution of thought to the community in analyzing the analysis of factors that influence the slow process of the King's election in the State of Tial Country of Salahutu, Central Maluku Regency. d. As one of the requirements in the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Pattimura University for the sake of obtaining a bachelor's degree in Government Science. To operationalize the variables studied in this study are measured using indicators. 1. The role of saniri in resolving dissent between soa parentah. 2. District / District Government Mediation regarding resolution of the King's Election. 3. Performance Evaluation of Actors from the District Government. With interview instruments, data and information are collected from informants. With descriptive qualitative analysis techniques the following conclusions can be obtained: 1. Saniri Negeri has played a role in resolving dissent regarding the Parentah Matarumah. But it has not been maximized because there are several obstacles, namely the absence of Saniri's body rules. Mediation from District and District Governments is very much needed in an effort to resolve the Election of the King. Such mediation is carried out by the House of Representatives Commission A Division of Government which seeks to carry out socialization regarding the position of the Saniri Negeri Agency and the Definitive Government Appointment Process. 3. The Acting Government of Tial District has not been able to carry out his duties properly to give birth to the Definitive King. Keywords: Acting Performance

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN MALUKU TENGAH Tuarita, Juniyanti; Lusida, Nensy
Jurnal Administrasi Terapan Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : P3M Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jat.v2i2.1953

Indonesia was hit by a major disaster, namely the Covid-19 pandemic, due to this Covid-19 pandemic not only having a social impact on Indonesia but also having a negative impact on the Indonesian economic sector, this has increased the number of poor people in Indonesia. The government's efforts to prevent an increase in the number of poor people in Indonesia, the Indonesian government launched a number of social assistance, one of which was direct cash assistance from village funds (BLT-DD). during the Covid-19 pandemic, and one of them was the poor community of Salahutu District who also received this program. So this study was conducted to determine the implementation of the Cash Direct Assistance program policy for the poor affected by Covid-19 in Salahutu District, Central Maluku Regency.The research was carried out for 1 month from September 7 to October 7, 2022 in 6 countries in Salahutu sub-district namely Liang, Suli, Tulehu, Tengah, Tial and Waai. There are 9 informants or research subjects. This study uses a descriptive qualitative method design. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.This study uses the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn which has 6 policy implementation variables and from the results of this study that the BLT-DD program is still not running well because there is maladministration in its implementation.Keywords: Policy Implementation, Covid-19 Pandemic, BLT-DD Program

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search