<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program prioritas di Indonesia saat ini. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung program tersebut adalah mengangkat karyawan SPPG menjadi PPPK. SPPG merupakan pelaksana program makan bergizi gratis yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Implementasi kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK menimbulkan beragam polemik dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Peneliti juga berupaya menggali urgensi dari kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beragam polemik yang muncul dari kalangan masyarakat didasarkan pada prinsip keadilan, kesesuaian dengan peraturan perundang– undangan berkaitan dengan pengangkatan karyawan swasta yang digaji oleh negara dan mekanisme pengangkatan yang masih perlu dikaji ulang dengan sebaik- baiknya. Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG menjadi PPPK memiliki konsekuensi karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan bahwa suatu kebijakan semestinya mampu mendistribusikan barang dan kehormatan kepada masyarakat dengan adil. Sehingga, masyarakat dapat merasakan bagian yang sama karena adanya kepastian, kejelasan dan ketepatan dari suatu kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan publik sehingga mampu memahami dinamika dari implementasi kebijakan.]]>
Copyrights © 2026
