Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Distinction Principle: Perlindungan Hukum dan Tantangan Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam Perspektif Konvensi Jenewa Hairurrahman; Supriyanto, Agustinus
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.954

Abstract

Perang antara Israel dan Palestina seakan- akan tidak ada habis- habisnya. Perang  ini banyak sekali menimbulkan korban. Dalam peperangan atau konflik bersenjata tentunya membutuhkan bantuan medis dalam menangani korban perang baik itu yang luka ringan maupun berat. Namun seringkali ditemukan banyak hambatan di wilayah konflik khususnya bantuan medis di Jalur Gaza Palestina. Pada penelitian ini ada 2 rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam perspektif Konvensi Jenewa? 2. Bagaimana problematika atau tantangan bagi Petugas Medis di Jalur Gaza Palestina dalam menangani Korban Perang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan normatif. Hasil analisa dari penelitian ini adalah minimnya perlindungan bagi tenaga medis dalam menangani korban perang dan tantangan bagi petugas medis adalah kurangnya pasokan obat- obatan, rusaknya infrastruktrur rumah sakit , pemblokadean bantuan medis dari negara lain yang ingin masuk ke Jalur Gaza Palestina.
Kontroversi Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK : Antara Formalitas atau Substansi Kewenangan DPR dalam Menjalankan Fit and Proper Test Terhadap Pejabat Lembaga Independen Hairurrahman
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The appointment of Constitutional Court judges is a crucial process in safeguarding the independence and credibility of the constitutional judiciary. The controversy surrounding the appointment of Adies Kadir as a judge of the Constitutional Court has sparked debate regarding the role of the House of Representatives (DPR), particularly in the implementation of the fit and proper test mechanism. The research question in this study is how the DPR exercises its authority in formal terms and whether the substance of the assessment of prospective judges has fulfilled the principles of independence and accountability. The method used is normative legal research employing a legislative approach and conceptual analysis. The research findings indicate that, formally, the DPR has carried out the procedures in accordance with the regulations; however, substantively, there remain weaknesses in terms of transparency, objectivity, and the depth of evaluation regarding the integrity and competence of the candidates. In conclusion, the DPR’s authority in the fit and proper test must not be fulfilled merely procedurally, but must also prioritise the quality of substantive assessment to ensure the selection of Constitutional Court judges who are independent, professional, and of high integrity.