Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
M. Galang Asmara
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 : (Studi Kasus Di Kabupaten Bima) Haerunisah Haerunisah; M. Galang Asmara; AD Basniwati
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2085

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD dan mengetahui faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan oleh DPRD dalam mengoptimalkan pengawasan APBD di Kabupaten Bima.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris.Hasil penelitian menyatakan bahwa Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Bimadilakukan dengan mengadakan Rapat kerja komisi dengan OPD, Kunker, Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi, dan pengaduan masyarakat.Adapun kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Bima adalah faktor internal dan faktor eksternal.Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyediaan tenaga ahli dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD.
Netralitas Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Politik Praktis Ilham Haryadi; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terlibat politik praktis dan untuk mengetahui sanksi terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat politik praktis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Pengaturan CPNS yang terlibat dalam Politik Praktis terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik juga berlaku untuk CPNS. Sanksi Bagi CPNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Aspek Hukum Alih Status Kepegawaian Tentara Nasional Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Bar Panji Arya Pranata; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2089

Abstract

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui Aspek Hukum dari jabatan ASN yang dapat diduduki oleh Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Prajurit TNI yang tidak berdasarkan sistem merit. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris yang menggabungkan unsur hukum normatif yang di dukung dengan penambahan data empiris. Dapat disimpulkan terdapat inkonsistensi antara Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Efektivitas Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di Rumah Sakit Universitas Mataram Pada Masa Pandemi Covid-19 Nur Ainun Awalia; M. Galang Asmara; Sofwan Sofwan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Rumah Sakit Universitas Mataram pada masa pandemi Covid-19 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Rumah Sakit Universitas Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada masa pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Universitas Mataram telah berlangsung secara efektiv yang ditunjukan dengan, prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian pelayanan dapat dipastikan, biaya pelayanan sudah terpenuhi dan transparan, sarana dan prasarana lengkap. Namun kendala yang dihadapi dalam melakukan pelayanan adalah, alat pelindung diri (APD) yang kurang, SDM yang terbatas, kurang tersedianya obat-obatan. Hal-hal yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut disarankan agar segera melengkapi sarana dan prasarana, serta obat-obatan dan sumber daya manusia.
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Istikelal; M. Galang Asmara; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3676

Abstract

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini adalah ini di tolaknya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (government limited by law).
Co-Authors AD Basniwati Haerunisah Haerunisah Ilham Haryadi Istikelal Nur Ainun Awalia Panji Arya Pranata Rusnan Rusnan Rusnan, Rusnan Sofwan Sofwan