Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Sultra Research of Law
Siregar, Winner A
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Kabupaten Konawe Syukur, Syukur; Bariun, La Ode; Siregar, Winner A
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.115

Abstract

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor seperti substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan pejabat terkait, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban lingkungan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan sedimentasi sungai. Keterbatasan sumber daya dan anggaran pengawas juga mengurangi efektivitas pengawasan, sementara partisipasi masyarakat yang minim dan koordinasi antarinstansi yang kurang baik memperburuk kondisi tersebut. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe
Analisis Hukum Komparatif Penyelesaian Sengketa Tindakan Faktual Atas Tindakan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Nur, Saddang; Siregar, Winner A; Tolo, Suriani Bt
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian Permohonan Fiktif Positif dan gugatan Tindakan Faktual, serta menganalisis penyelesaian melalui sengketa tindakan faktual yang dapat mengisi kekosongan hukum Permohonan Fiktif Positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendakatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.  Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) penyelesaian Tindakan faktual diselesaikan melalui gugatan ke PTUN kemudian upaya hukumnya banding dan Kasasi. Sementara Fiktif Positif penyelesaiannya di ajukan di PTUN melalui Permohonan kemudiannya putusannya bersifat final dan mengikat di pengadilan tingkat pertama tanpa ada upaya hukum. Sehingga Perlunya mengembalikan kewenangan PTUN dalam menyidangkan Keputusan Fiktif Positif sebagai bentuk pengawasan Lembaga Yudikatif Kepada Lembaga Eksekutif. (2) Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap dihapusnya kewenangan PTUN dalam mengadili Keputusan Fiktif Positif, para pencari keadilan (Warga masyarakat) dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Gugatan Tindakan Faktual. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden atau peraturan lainya yang mengatur Terkait Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif serta Masyarakat dapat Mengajukan Permohonan Yudicial Review Pasal 175 UU Ciptaker ke mahkamah Kontitusi.
Co-Authors La Ode Bariun Nur, Saddang Syukur, Syukur Tolo, Suriani BT