Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Sultra Research of Law
Tolo, Suriani BT
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Problematika Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahan Tambang : Masyarakat sekitar Pertambangan di Desa Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Munawir, La Ode; Tolo, Suriani BT; Muin, Fathul
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.121

Abstract

Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di Desa mandiodo Kecamatan molawe Kabupaten konawe utara. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian kepustakaan, wawancara, sedangkan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara yakni kesadaran dari perusahaan, pengawasan, sumber daya manusia.
Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara Nirwana, Nirwana; Hijriani, Hijriani; Tolo, Suriani Bt
Sultra Research of Law Vol 4 No 2 (2022): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v4i2.3

Abstract

Penelitian berjudul “Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara.” Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sementara umur dari laki-laki dan perempuan masih di bawah standar hukum negara seperti 15 tahun dan 13 tahun. Adapun hukum Islam tidak membatasi batasan umur untuk dapat melangsungkan pernikahan, hanya saja umat Islam di Indonesia menggunakan sistem negara yang berdasarkan hukum Islam sehingga hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan Islam. Hukum negara dan hukum Islam yang ditetapkan di Indonesia wajib diikuti untuk kemaslahatan bersama. Kemerosotan moral yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan di usia muda, meskipun ada aturan soal batas minimal pernikahan laki-laki dan perempuan, tetapi undang-undang juga menetapkan soal dibolehkannya mengajukan dispensasi umur apabila seorang anak beradas dalam kondisi darurat seperti hamil di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang hukum pernikahan dini menggunakan metode komparasi dan purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini sudah diatur oleh undang-undang terkait batas umumr minimal, tetapi jika terdapat kondisi darurat, maka boleh melakukan dispensasi umur meskipun pada dasarnya hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan.
Keterlibatan Kepala Desa dalam Menyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Tunduno Konsel Munawir, Laode; Bariun, La Ode; Tolo, Suriani BT; Khayati, Sry; Fitriadi, Muh; Arifin, Djohar; Kurniawati, Wa Ode Intan; Subhan
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v8i1.5422

Abstract

Program PTSL pemerintah menginginkan semua petak tanah rakyat terukur serta mempunyai kepastian hukum yang berbentuk sertifikat tanah. Tujuan untuk mengatahui dan menyampaika keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Metode cerama Kesimpulan bahwa keterlibatan kepala desa dalam menyelesaian sengketa proses pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) di desa tunduno konawe selatan. Menunjukan bahwa peran kepala desa membantuh program pendaftaran tanah pemerintah dan keterlibatan kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa di desa amat penting untuk memberikan penguatan kepada masyarakat desa tentang kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undangundang desa.
Pengenalan Bahan Tambahan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Desa Lalimbue Jaya Kecamatan kapoiala Kabupaten Konawe Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Munawir, La Ode; Fatmawati L, St.; Danggi, Erni; Khayati, Sri
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Desember (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v4i2.401

Abstract

Penggunaan bahan berbahaya yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan yang merupakan pelarangan oleh pemerintah menjadi pokok permasalahan beriring dengan perkembangan industri barang/ jasa dan Industri rumah tangga , disebabkan karena para pelaku usaha berusaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa memberikan jaminan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri ini tidak pernah dilaksanakan karena dari konsumen sendiri enggan atau belum begitu mengetahui apa yang menjadi hak mereka . Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAWIN LARI (SILAYYANG) SUKU BAJAU DI DESA LA GASA KABUPATEN MUNA Alfia, Yaya; Tolo, Suriani Bt; Munawir, La Ode
Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.37.1.24-35

Abstract

This study aims to explain the legal perspective of the unregistered Kawin Lari (Silayyang) of the Bajau Tribe in Lagasa Village, Muna Regency which is contrary to Law no. 1/1974. This research is an empirical juridical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results showed that Silayyang which is a marriage that is considered valid based on consensual, and with the existence of silayyang which is an alternative for young people to get married without having to be burdened with expensive costs, and is a marriage that is registered and gets legal legality. As a result, there are marriages that are registered according to the marriage law, but some are not. Marriages that are not registered according to the marriage law and the imposition of sanctions, namely the payment of a fine by paying an amount of money according to the customary rules that apply in the village that have been agreed upon. Basically, elopement is an act that violates the value of customary law, violates the power of parents, and destroys the honor of the dignity of the parents and relatives of the party being taken. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna yang tidak tercatat yang bertentangan dengan UU No. 1/1974. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan  menggabungkan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin lari (silayyang) merupakan perkawinan yang  dianggap sah berdasarkan suka sama suka, dan dengan adanya silayyang merupakan alternatif bagi kalangan muda mudi untuk melakukan perkawinan tanpa harus terbebani dengan biaya yang mahal dan merupakan perkawinan tercatat dan mendapatkan legalitas hukum. Dampaknya ada perkawinan yang tercatat sesuai dengan undang-undang perkawinan namun ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat sesuai undang-undang perkawinan serta pemberian sanksi yaitu pembayaran denda dengan membayar sejumlah uang sesuai aturan adat yang berlaku di desa yang telah disepakati. Pada dasarnya kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar nilai hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan kerabat dari pihak yang dilarikan.
Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Buruh Ekspedisi yang Bekerja tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis di Kota Kendari Baharun; Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.356

Abstract

Penelitian ini sangat relevan mengingat perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan, khususnya setelah diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menimbulkan keprihatinan akan perlindungan hukum bagi pekerja. Salah satu perubahan yang menciptakan kekosongan hukum adalah terkait Pasal 57 Perpu yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang kemudian menyoroti pentingnya konsistensi hukum dalam hubungan kerja untuk menciptakan kejelasan bagi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dua aspek utama: pertama, bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tanpa perjanjian tertulis; kedua, bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ideal untuk mencapai keadilan bagi buruh dan pengusaha. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, didukung oleh data primer dari wawancara dengan narasumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi buruh tanpa perjanjian tertulis terdiri dari tindakan preventif dan represif, namun masih terdapat kekurangan terutama dalam hal sanksi terhadap pelanggaran oleh pengusaha dan eksekusi putusan PHI. Di sisi lain, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan: kejelasan aturan penerapan PKWT, penguatan kewenangan eksekusi pengadilan, dan peran aktif serikat buruh. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan untuk memperbaiki konsep perlindungan hukum bagi buruh dengan mengenalkan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran oleh pengusaha serta memperkuat peran pengadilan dan serikat buruh dalam penyelesaian perselisihan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan harmonis bagi kedua belah pihak, sehingga kepentingan buruh dan pengusaha dapat terlindungi secara optimal, sekaligus menciptakan kestabilan dalam hubungan industrial.
Kewenangan Kepala Desa dalam Pengolaan Dana Desadi Desa Lenggora Selatan Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana Tolo, Suriani Bt; Bariun, La Ode; Asril
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.357

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi Adanya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan oknum kepala desa di kabupaten bombana yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Desa dimana modus operandi yang dilakukan oknum Kepala Desa tersebut adalah mengelola sendiri keuangan desa serta tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaporan penggunaan Dana Desa padahal dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur tata cara pengelolaan sampai pada proses pertangungjawaban yang pengelolaannya dilakukan secara akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa, di Desa Lengora Selatan mencakup perencanan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hal tersebut telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Lengora Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa 2) bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lengora Selatan meliputi:penyampaian informasi proses pengelolaan dana desa kepada masyarakat, musyawarah yang melibatkan masyarakat desa, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa,pelaporan dana desa yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketersediaan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa terkait realisasi penggunaan dana desa.
Perlindungan Hukum terhadap Tanah Hak Milik Perorangan yang Dipergunakan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Kendari Rahmatia, Siti; Fitriadi, Muhammad; Tolo, Suriani Bt
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.359

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum Yayasan, terhadap tanah hak milik perorangan yang dipergunakan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian empiris menggunakan pendekatan asas-asas hukum. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Semua data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perlindungan hukum atas tanah hak milik perorangan digunakan oleh yayasan yang dinaungi lembaga kesejahteraan sosial anak di kota kendari, dilandasi oleh legalitas kepemilikan hak milik berupa sertifikat sebagai tanda kepemilikan atas tanah, negara dalam hal ini telah menyediakan Upaya-upaya perlindungan kepemilikan hak atas tanah melakui pendaftaran tanah dikantor pertanahan nasional yang tersebar diberbagai daerah diseluruh Indonesia seperti yang di sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran kepemilikan atas tanah bukan hanya diperuntukan bagi perorangan melainkan juga bagi badan-badan hukum seperti yang di jelaskan dalam Pasal 49 UUPA sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak  atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan serta ketentuan dalam PP 38 tahun 1963, mengisyaratkan bahwa badan hukum boleh memiliki hak atas tanah berupa hak milik, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP 38 tahun 1963. Selanjutnya apabila tanah Hak Milik Perorangan diatasnya telah dibangun untuk kepentingan Yayasan atau Lembaga Kesejahteraan sosial Anak. Pemberlakuan tersebut tetap merujuk pada PP 38 tahun 1963, yang lebih jauh diatur dalam PP No. 18 tahun 2021.
Dispensasi Pencatatan Perkawinan yang Kurang dari Sepuluh Hari Kerja Satar; Tolo, Suriani Bt; Munawir, La Ode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Tipe penelitian ini normatif dan jika berdasarkan fokus kajiannya tergolong sebagai penelitian normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Kumpulan data primer dan data sekunder dimaksud lalu di analisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan perundang-undangan, landasan konseptual dan landasan teori yang tersaji secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja ditempuh dengan melampirkan persyaratan pendaftaran kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran; foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; foto copi kartu keluarga; surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; persetujuan kedua calon pengantin: izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; izin dari wali yang memelihara atau mengasuh.
Co-Authors Alfia, Yaya Arifin, Djohar Asril Baharun Erni Danggi Fathul Muin Fatmawati L, St. Fitriadi, Muh Fitriadi, Muhammad Hijriani, Hijriani Khayati, Sri Khayati, Sry La Ode Bariun La Ode Munawir, La Ode Raden Mohamad Herdian Bhakti Satar Siti Rahmatia Machieu Subhan Wa Ode Intan Kurniawati