Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dark Web in Narcotics Crime: A Critical Study of Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus/2023 Dewi, Dewi; Jayanti, Meivina; Lee, Yonghwa; Putra, Albert Fajar Yuga Yusdi; Bramaditra, Muhammad Elvio
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.24979

Abstract

The distribution of narcotics through the dark web is a new criminal offense in the Indonesian judicial system. This paper attempts to examine how the court views the use of the dark web as evidence related to criminal cases through an examination of the Central Jakarta District Court Decision No. 12/Pid.Sus/2023. This paper employs a normative legal approach methodology, analyzing each court decision document. The research findings indicate that while electronic evidence demonstrating connections to activities on the dark web has been submitted, there remain significant challenges in proving the connection between such evidence and the elements of the crime. These findings underscore the need for further regulatory improvements alongside enhanced capacity of law enforcement agencies in addressing crimes facilitated by increasingly sophisticated technology today
KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKAT DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT Dewi; Jayanti, Meivina; Yong Hwa , Lee
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1526

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah yang belum bersertifikat sering dipakai dalam transaksi pertanahan di Indonesia. Prakt ik hukum ini muncul terutama pada objek tanah yang masih dalam proses pendaftaran ataupun pemecahan sertifikat dari induk. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yaitu tentang keabsahan dan kekuatan mengikat dalam PPJB. Dan dalam Hukum pertanahan nasional mensyaratkan bahwa pendaftaran tanah sebagai dasar kepastian hukum hak atas tanah. Dan Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan PPJB atas tanah yang belum bersertifikat dan menelaah seberapa kuat PPJB mengikat para pihak dengan memakai metode hukum normatif melalui pendekatan perundang?undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa PPJB atas tanah yang belum bersertifikat tetap sah bila memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang?Undang Hukum Perdata. Namun, kekuatan mengikat PPJB sangatlah terbatas. PPJB masih berupa perjanjian obligatoir dan tidak dapat dipiindahkan hak atas tanah sampai dibuat Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sampai pendaftaran tanah selesai. Oleh sebab itu PPJB berperan sebagai instrumen pengikat awal yang memberi perlindungan hukum terbatas untuk para pihak
PERLINDUNGAN HAK CALON KARYAWAN TERHADAP PENERAPAN MASA PERCOBAAN DALAM PKWT: ANALISIS UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jayanti, Meivina; Dewi; Hwa, Lee Yong; Santoso, Sugeng
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1546

Abstract

Perlindungan hak calon karyawan pada perjanjian kerja ada dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penerapan masa percobaan kerja atau probation dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya masa percobaan dalam PKWT, namun dalam praktik hubungan industrial masih ditemukan pemberlakuan masa percobaan yang berpotensi merugikan calon karyawan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak calon karyawan atas penerapan masa percobaan dalam PKWT serta menelaah konsistensi penerapan norma hukum melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan masa percobaan dalam PKWT bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan asas perlindungan pekerja, serta berimplikasi pada perubahan status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan hak calon karyawan dan mewujudkan kepastian hukum dalam praktik ketenagakerjaan