Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Dynamics of Electronic Land Certificate Issuance in the Era of Industrial Revolution 5.0: An Analysis of Security, Legal Policy, and Administrative Protection Wartoyo, Franciscus Xaverius; Jayanti, Meivina; Dewi, Dewi; Hwa, Lee Yong
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2026): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v11i1.27082

Abstract

The land sector digital transformation represents a core aspect of Industrial Revolution 5.0 because it requires human-technology collaboration. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) launched electronic land certificates as a strategic move to enhance public administration efficiency and service transparency and land ownership legal certainty. The new system creates multiple difficulties which affect data protection and legal frameworks and administrative safeguarding of land ownership rights. The research investigates electronic land certificate distribution through state administrative law and community legal protection frameworks. The research design combines normative juridical analysis with evaluations of applicable laws and regulations and doctrinal interpretations and judicial decisions and digital technology integration in land administration. The research findings demonstrate that electronic land certificate distribution through blockchain systems or integrated servers provides reliable and efficient operations yet faces security threats and conflicting rules and user digital competence restrictions. The legal framework requires alignment between Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions and Law No. 5 of 1960 about Basic Agrarian Principles and BPN implementing regulations to validate rights holder protection. The Industrial Revolution 5.0 requires electronic land certificate implementation to include enhanced data protection systems and digital bureaucracy accountability measures and flexible legal oversight that protects community rights through technological advancements. 
PERLINDUNGAN HAK CALON KARYAWAN TERHADAP PENERAPAN MASA PERCOBAAN DALAM PKWT: ANALISIS UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jayanti, Meivina; Dewi; Hwa, Lee Yong; Santoso, Sugeng
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1546

Abstract

Perlindungan hak calon karyawan pada perjanjian kerja ada dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penerapan masa percobaan kerja atau probation dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya masa percobaan dalam PKWT, namun dalam praktik hubungan industrial masih ditemukan pemberlakuan masa percobaan yang berpotensi merugikan calon karyawan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak calon karyawan atas penerapan masa percobaan dalam PKWT serta menelaah konsistensi penerapan norma hukum melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan masa percobaan dalam PKWT bertentangan dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan asas perlindungan pekerja, serta berimplikasi pada perubahan status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan hak calon karyawan dan mewujudkan kepastian hukum dalam praktik ketenagakerjaan