<![CDATA[Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum jaminan dalam akad Rahn Tasjily di PT. Pegadaian Syariah, dengan fokus pada kebijakan penggunaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk jaminan tanah atau bangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Syariah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah tidak mewajibkan APHT untuk jaminan tanah atau bangunan, melainkan hanya menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kebijakan ini, yang bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan akses bagi nasabah mikro, tidak memenuhi asas publicitet dan spesialitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Akibatnya, posisi hukum PT. Pegadaian Syariah sebagai kreditur menjadi rentan dalam kasus wanprestasi atau sengketa kepemilikan, dengan risiko ketidakmampuan eksekusi jaminan secara langsung. Ketiadaan APHT mencerminkan ketidaksesuaian dengan hukum positif, yang dapat melemahkan perlindungan hukum kreditur. Penelitian ini merekomendasikan penerapan APHT secara selektif untuk pinjaman bernilai tinggi dan pemanfaatan sistem pendaftaran elektronik untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kepastian hukum. Abstract. This research aims to analyze the implementation of collateral law in the Rahn Tasjily contract at PT Pegadaian Syariah, focusing on the policy of using the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) for land or building collateral. This research uses a descriptive-analytical qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with PT Pegadaian Syariah, while secondary data was collected from laws and regulations, and sharia law literature. The results showed that PT Pegadaian Syariah does not require APHT for land or building collateral, but only uses a Power of Attorney to Enforce Mortgage Rights (SKMHT). This policy, which aims for efficiency and ease of access for micro customers, does not fulfill the principles of publicity and specialty as stipulated in the Mortgage Law No. 4 of 1996. As a result, PT Pegadaian Syariah's legal position as a creditor becomes vulnerable in cases of default or ownership disputes, with the risk of being unable to execute the collateral directly. The absence of APHT reflects inconsistency with positive law, which can weaken the legal protection of creditors. This research recommends selective application of APHT for high-value loans and utilization of electronic registration systems to maintain efficiency without sacrificing legal certainty.]]>
