Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Green Debt Diplomacy dan Implikasi Terhadap Kedaulatan Ekonomi: Studi Kasus Sri Lanka, Pakistan, dan Sub Sahara Majid, Marenda; Fathullah, Abdusyahid Naufal; Yafuz, Labiq
JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Hubungan Luar Negeri
Publisher : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70836/jh.v10i1.99

Abstract

Kesenjangan pembiayaan iklim (green debt) yang semakin lebar di negara-negara berkembang menjadi tantangan serius dalam mencapai target pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Di tengah tekanan utang dan keterbatasan fiskal, konsep diplomasi utang hijau muncul sebagai pendekatan alternatif yang menghubungkan pelunasan utang dengan pendanaan aksi iklim. Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara kritis bagaimana mekanisme diplomasi utang hijau diterapkan di Sri Lanka, Pakistan, dan kawasan Sub-Sahara Afrika, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penulisan dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka, dengan merujuk pada artikel-artikel ilmiah terkini yang terindeks Scopus. Dengan melakukan pendekatan teori modernisasi, temuan utama menunjukkan bahwa meskipun skema ini menjanjikan sebagai solusi pembiayaan inovatif, pelaksanaannya masih terbatas oleh ketimpangan kekuasaan dalam sistem global, lemahnya kapasitas fiskal negara penerima, serta minimnya komitmen negara maju dalam merealisasikan janji pendanaan iklim. Di sisi lain, mekanisme ini juga membuka peluang untuk memperkuat kontribusi nasional (NDCs) jika didukung oleh tata kelola keuangan yang lebih adil dan kolaboratif. Artikel ini merekomendasikan agar reformasi struktural dalam tata kelola utang dan penguatan posisi tawar negara berkembang menjadi agenda prioritas dalam kerangka diplomasi iklim global.
From Ritual to Revenue: Reframing Indonesia Pilgrimage Management as A Strategic Economic Diplomacy Majid, Marenda; Azhaar, Aisyah Nabilah; Nurdiana, NDR Ayu; Febriana, Zakiyya Nisa; Febriana, Affifah Nisa
Jurnal Ilmiah Teunuleh Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Ilmiah Teunuleh
Publisher : Teunuleh Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51612/teunuleh.v6i3.217

Abstract

This research analyzes Indonesia's pilgrimage administration from the perspective of strategic economic diplomacy. Indonesia, the most populous Muslim-majority nation, holds a distinctive role in the global pilgrimage sphere, administering the highest yearly Hajj quota. The Hajj, though a religious duty, is administered in Indonesia in a manner that extends beyond spiritual aspects, intertwining with economic, political, and diplomatic considerations. This research employs a descriptive-qualitative methodology, utilizing Miles and Huberman's analysis, to investigate the evolution of pilgrimage services into a substantial economic sector that creates employment, invigorates regional economies, and promotes bilateral collaboration. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) is pivotal in directing substantial religious donations into national development initiatives. Nonetheless, intersecting restrictions, operational inefficiencies, and ethical dilemmas expose systemic constraints. The results underscore how Hajj governance embodies Indonesia's overarching diplomatic aspirations, especially in utilizing religio-cultural capital for foreign policy and economic strategy. This research enhances scholarship by reconceptualizing Hajj management as a tool of economic diplomacy rather than simply a logistical-religious duty. It emphasizes the necessity for open, ethical, and innovative governance to augment Indonesia’s soft power while guaranteeing equitable and spiritually enriching pilgrimage experiences.