Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Humaniorum Journal
Hendrawarman
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Yang Telah Habis Masa Penahanan Guna Mengurangi Fenomena Overcrowding di Rutan Kelas I Depok Winanto, Wahyu Andika; Hendrawarman
HUMANIORUM Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i3.104

Abstract

This research is motivated by the problem of overcrowding in the State Detention Center (Rutan) or Correctional Institution (Lapas). Overcrowding itself is an event where the accumulation of a number of detainees living in the detention center exceeds the capacity, as happened in the Depok class I detention center. The overcrowded phenomenon can certainly lead to the non-fulfillment of the rights of detainees that should be guaranteed while in the detention facility or prison. This research aims to find out the causal factors and the impact of the overcrowding phenomenon in the Class I Depok Detention Center and to find out whether Expulsion by law based on Minister of Law and Human Rights Regulation No. M.HH-24.PK.01.01.01 of 2011 can be an alternative to solve the problem of overcrowding in detention centers. The research found that the legal process is considered slow in handling a case and the lack of capacity of detention centers and law enforcers, in this case the capacity of prison guards, is a factor causing overcrowding in the Depok class I detention center, which can have a negative impact on detainee supervision and prison care and also violate the rights of detainees. Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH-24.PK.01.01.01 of 2011 concerning the Release of Detainees by Law, which explains that detainees must be released if the detention period has expired by law. By releasing prisoners who have expired their detention period, it will certainly be able to prevent overcrowding and overstaying in detention centers and prisons. The release of detainees by law in this case can be said to be effective in solving the problem of the overcrowding phenomenon in the Depok Class I Detention Center.
Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia Suvinah; Hafidzullah, Akhdan Yogie; Hendrawarman; Awangga, Raden Arief
HUMANIORUM Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v2i1.41

Abstract

This study explores the dynamics of tax evasion in Indonesia with a focus on the role of tax justice and the tax system. As a developing country, Indonesia faces challenges in increasing taxpayer compliance. Qualitative research methods and normative law are used to analyze the factors that influence taxpayer behavior regarding tax evasion. The research results highlight the importance of tax justice as a driver of taxpayer compliance. The benefit principle is the key to creating a positive perception of tax obligations. The self-assessment system, while encouraging active participation, opens up opportunities for tax evasion. Public awareness, reform of the tax system, and effective law enforcement were identified as solutions to overcome these challenges. This study provides an in-depth understanding of the complexity of the issue of tax evasion in Indonesia and offers views on strategic steps that can be taken by the government and society. By highlighting the role of tax justice and the importance of an effective tax system, this research contributes to the development of better tax policies and creates a fair and sustainable tax environment.
Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan Zainal Fatah; Hendrawarman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i1.2446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana sebagai penerapan undang-undang pemasyarakatan. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan,. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, maka melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sipa bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya. Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat bisa lebih berinteraksi dengan baik ke masyarakat begitupun juga dengan masyarakat itu sendiri dapat menghilangkan stigma buruk kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan.1Selain itu hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi ini adalah narapidana dan peserta anak didik sehabis menjalankan masa hukumannya mereka akan di kembali di tempatkan hidup di tengah masyarakat, yang membuat narapidana dalam pembinaannya wajib untuk berada di lingkungan masyarakat karena ketika narapidana dan anak didik pemasyarakatan dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka hal ini akan menjadi pedang bermata dua bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta masyarakat. Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan.
Co-Authors Awangga, Raden Arief Hafidzullah, Akhdan Yogie Suvinah Winanto, Wahyu Andika Zainal Fatah